Kabarnusataranews,Makassar;– Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Badan Kordinasi Sulawesi Selatan dan Barat (Badko Sulselbar), kembali menggelar aksi untuk kedua kalinya, Jumat (19/6).
Aksi demo yang dilakukan Organisasi Kepemudaan ini, berlangsung di depan kantor PLN Sulselrabar, Jl Hertasning Makassar.
Eko Wahyu Prasongko, yang juga Humas PLN Sulselrabar, menuturkan bahwa tidak ada kenaikan pembayaran listrik yang dilakukan oleh PLN.
“Yang menentukan kebijakan naiknya tarif listrik adalah pemerintah dan DPR sedangkan perhitungan pembayaran tarif dasar listrik kami hitung secara rata-rata,” tutur Eko didepan para Mahasiswa.
Terkait tidak adanya petugas yang turun ke rumah-rumah untuk mendata, kata Eko itu dikarenakan saat ini tengah pandemi wabah corona.
“Di lapangan kita terkendala karena protokol kesehatan dari wabah pandemi Covid-19, sehingga petugas tidak ada yang turun,” jelasnya.
Pengurus Badko HMI Sulselbar, mempertanyakan terkait Undang-undang konsumen, yang telah di atur pemerintah.
“Apakah bapak tahu jika PLN telah melanggar undang-undang ASN. Harusnya PLN bertanggung jawab atas tagihan yang dialami oleh masyarakat yang naik cukup tinggi,” kata Nugie sebagai Jenlap.
HMI pun menuntut agar Gendral Meneger PLN untuk di copot, yang dianggap merugikan masyarakat.
“General Meneger harus bertanggungjawab atas masalah yang dialami masyarakat saat ini, dia harus di Copot,” tutupnya.(aw/tim)
