Kabarnusantaranews,Makassar ;– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar sudah empat kali menghadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar terkait penambahan anggaran Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Makassar.
Penambahan awal sekitar Rp 15,6 miliar diminta dicermati, turun Rp 11 miliar disuruh cermati lagi menjadi Rp 6,8 miliar kembali lagi disuruh cermati, diturunkan lagi menjadi Rp 6,2 miliar.
Angka tersebut belum final, kembali belum ada kata sepakat.
Hal itu diungkapkan Komisioner KPU Kota Makassar, Endang Sari dalam jumpa pers di Hotel Arthama, Jl Haji Bau Makassar, Rabu (1/7/2020) sore.
Menurutnya, pada asistensi keempat dengan Bappeda, ada beberapa yang dikurangi dan ada yang dihilangkan. Salah satu dihilangkan yakni debat publik.
“Jika debat publik dihilangkan, akan berdampak pada kualitas Pilwali Makassar, karena melalui debat publik masyarakat bisa mengetahui apa visi-misi calon dan masyarakat bisa memberikan penilaian tersendiri,” kata Endang.
“Ada sudut pandang berbeda antara KPU dan Bappeda. Kami tegaskan usulan yang lain bisa didiskusikan, namun mengilangkan hal yang substansial dari pilkada, kami tidak bisa bertoleransi dengan hal tersebut,” jelasnya.
KPU Kota Makassar mengusulkan tiga kali debat publik dengan anggaran Rp 200 juta sekali debat.
Komisioner KPU Makassar, Romy Harminto menambahkan, selain debat publik, pihak Pemkot Makassar juga mengusulkan pengurangan pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) seperti baliho, spanduk, umbul-umbul, brosur dan lainnya.
APK juga masuk dalam kategori penting dalam Pilwali, sehingga tidak dapat diganggu-gugat.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah kota, namun hasil asistensi banyak elemen-elemen yang dihapus. Padahal kami tidak asal-asalan mengusulkan. Kami mengusulkan sesuai berdasarkan Peraturan KPU,” katanya.
Ia pun agak kecewa terhadap asistensi keempat tersebut, dimana Bappeda menghapus elemen penting dalam tahapan, menghapus kegiatan sangat urjen dalam tahapan.
“Kami di divisi sata tetap jalan terus, mengupdate data terus. Ada atau tidak ada anggaran tetap jalan terus. Jikalau nanti empat hari sebelum hari H anggaran kami habis, maka kita berhenti,” tuturnya. (*)
