Kabarnusantaranews,Lutra;– Kisah pilu warga Kecamatan Malangke, yang setiap tahun menjadi langganan banjir yang tingginya sekitar tiga meter dikala musim penghujan tiba, sialnya sampai sekarang belum ada perhatian khusus dari Pemerintah Daerah, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Senin (29/06/2020)
Di wilayah Kecamatan Malangke terdapat empat belas Desa, sembilan diantaranya adalah langganan tetap banjir yang begitu teramat parah, sesampai warga harus kerap kali mengelus dada karena gagal panen dan beberapa diantaranya harus mengungsi ke Kecamatan tetangga untuk memastika keselamatan keluarga.
Sekian tahun warga menggantungkan harapan bagi keseriusan pemerintah Daerah Luwu Utara, dalam menangani persoalan yang menghantui mereka sejak lama. Apalagi di tahun 2019 lalu pemerintah menandatangani rekomendasi kesepakatan untuk menekan penyebab banjir dalam sebuah dialog bersama Mahasiswa Pemilar Komisariat Malangke. Sejak hari itu, realisasi dari pemerinta belum sama sekali memiliki tanda-tanda sampai hari ini.
Kejenuhan warga dan Mahasiswa sampai di puncaknya, hingga tepat pada hari ini (29/06), Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Malangke menumpahkan diri ke jalan untuk menuntut janji pemerintah Daerah yang tak kunjung ditepatinya.
Aksi unjuk rasa dimulai Aliansi dengan berkonfoi dari Desa Tolada menggunakan mobil Pick up dan diikuti puluhan kendaraan beroda dua sembari disepanjang perjalanan menuju Monumen Masamba massa aksi melakukan orasi, teatrikal, nyayian juang dan menabur jangung disepanjang perjalanan sebagai bentuk kekecawaan terhadap pemerintah Daerah yang tak kunjung merealiasiska hasil MoU kesepakatan antara Warga, Pemilar Komisariat Malangke dan Pemdan di tahun 2019 lalu.
Herwiansayah yang berperan sebagai kordinator lapangan meneriakkan dalam orasinya bahwa, masyarakat Malangke juga bagian dari kabupaten Luwu Utara, lantaran mengapa kami seolah dijadikan sebagai anak tiri yang tidak diperhatikan, kami sama dengan masyarakat di kecamatan yang lain.
“Setelah dari monumen Masamba Aliansi bergegas ke kantor Bupati Luwu Utara, namun sangat disayangkan niatan yang awalnya ingin bertemu langsung dengan Bupati pun harus diurungkan lantaran Bupati tidak ada di kantornya. Ada apa sebenarnya,” kesalnya.
Lanjutnya, “Massa aksi tetap tak menghentikan aksi unjuk rasa, setelah menyampaikan orasi ilmiah, puisi, teatrikal perjuangan, beberapa pihak pemda mendatangi massa aksi dan menemui beberapa kepala dinas diantarnya Dinas BPBD, KLHK, besertakan sekertari Daerah Luwu Utara.”
Dalam dialog Aliansi dan Pemda mendapatkan sebuah kesepakatan terkait penanganan banjir yang sejak lama terjadi di Kecamatan Malangke.
Suaib Mansur, perwakilan Pemda mengatakan bahwa esok hari kita akan melakukan pengerjaan di Kecamatan Malangke, besok akan kita tarik dua unit mesin alat penyedot pasir dan melakukan pengerjaan di sana.
Tidak hanya itu sekertaris daerah pun angkat bicara mengenai janji pemda tentang pengadaan mesin penyedot yang akan di peradakan sebayak tiga unit paling lambat bulang agustus tutup nya.
“Dari hasil dialog dan statemen pemda terkait penanganan banjir kami akan kawal dan akan melakukan unjuk rasa dengan massa yang lebih besar ketika pihak pemda tidak segera merelisiasikan apa yg menjadi kesepakatan MoU pemda dan Pemilar Komisariat Malangke,” tutup tegas koordinatir aksi
