Kabarnusantaranews, Makassar;- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal mengangkat Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Namun rencana tersebut terus menuai kritikan bahkan penolakan lantaran Ahok masih menanggung beban sejumlah kasus yang diduga berbuntut korupsi dan belum tuntas.
Salah satu penolakan ini disampaikan Aktivis Pemantau Pergerakan Hukum (PMP2H) Provinsi Sulawesi Selatan.
Direktur PMP2H Sulsel, Muhammad Warakaf menilai Ahok yang juga mantan narapidana penistaan agama diduga terlibat dalam berbagai proyek yang terindikasi korupsi.
Mulai dari pengembangan Taman BMW, dugaan korupsi pembelian lahan di Cengkareng, hingga proyek pengadaan bus Transjakarta.
Tak hanya itu, Warakaf juga meyakini bahwa Ahok juga terindikasi korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras dan perizinan proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Olehnya itu, pihaknya dengan tegas menyatakan penolakan rencana Ahok yang akan memimpin BUMN Pertamina.
“Kami dengan tegas menolak Ahok memimpin BUMN PT Pertamina,” tegas Warakaf.
Warakaf pun mendesak Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk untuk menolak Ahok menjadi pimpinan BUMN Pertamina
“Kami mendesak Presiden Jokowi beserta menteri Erick Thohir untuk tidak menerima Ahok untuk masuk sebagai direksi/Komisaris di BUMN,” tegasnya.(*)
