Kabarnusantaranews, Makassar;- Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham (PBHI) Sulawesi Selatan Abdul Aziz Saleh menanggapi sidang Hak Angket.
Melalui rilis yang diterima redaksi kabarnusnataranews.com, ia berharap para Anggota Dewan dalam hal ini Pansus Hak Angket tidak menggunakan hak angket sebagai alat barter politik.
“Bahwa dimasa injury time proses hak angket ini tentu akan ada lobi politik di internal pansus hak angket. Sehingga dikhawatirkan ada deal yang dapat menciderai semangat awal dibentuknya pansus hak angket.”Ungkap Aziz dalam rilisnya, Selasa, 20/08.
Menurutnya, para legislator seharusnya menggunakan masa akhir jabatannya untuk hal-hal yang produktif yang berkaitan dengan pengawasan dan fungsi pengawasan.
“Bahwa sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi legislasi, budgeting dan monitoring, rakyat menaruh harapan besar untuk memaksimalkan fungsi dan kewenangan dimaksud.” Jelasnya.
“Sehingga sangat disesalkan jika sampai diujung jabatan tidak ada prestasi yang dibuat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.”Tandasnya.
Aziz yang juga Alumni Fakultas Hukum UMI Makassar ini menjelaskan jika masyarakat sipil akan terus memantau proses pengambilan keputusan akhir hak angket.
“Peran civil society sebagai kontrol sosial bersama media menjadi pengawas dan pengontrol jalannya proses demokrasi agar tidak menyimpang dari jalurnya.” Tutupnya.(**)
