Kabarnusantaranews, Makassar;- Pasca pemilihan Gubernur Sulsel masih terasa adanya sumbatan komunikasi antara Legislatif dan Eksekutif, diakui atau tidaknya ini telah dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Jumat, (03/08/19).
Ada ruang komunikasi yang tidak terbangun secara baik, rekonsiliasi yang seyogyanya diperbaiki setelah pelaksanaan demokrasi masih meninggalkan riak.
Dari beberapa hal yang di pelajari sungguh sangat disayangkan bahwa kualitas hak angket DPRD Provinsi Sulsel sangat buruk yang sepertinya tiba masa tiba akal dan tanpa mempertimbangkan fakta dan bukti yang jelas.
Berbagai isu miring yang dilontarkan kepada Bapak Gubernur semuanya tidak benar.
Mulai dari kepemimpinan dualisme dan bagi – bagi proyek tidak bisa dibuktikan dan masih sebatas asumsi belaka. Apalagi hubungan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur baik – baik saja.
Ditambah dengan pernyataan Bapak Gubernur yang jauh hari telah menyampaikan kepada keluarga besarnya untuk tidak mencoba – coba bermain proyek pemerintahan.
Ashari Bahar Sebagai salah satu aktivis yang terlahir didunia pergerakan mengatakan, melihat ketidakstabilan pemerintahan membuat saya merasa perlu untuk mengkaji apa yang sebenarnya terjadi.
“Dari berbagi kasus praktek hak angket, Sulsel merupakan yang pertama kalinya terjadi di Indonesia untuk tingkatan pemerintahan Provinsi sehingga membuat nalar kritis saya terdorong untuk ingin lebih mencari tahu.”Kata Ciko Sapaan akrabnya kepada Awak Media, Jum’at, 02/08.
“Ditinjau dari Hak nya sebagai lembaga rakyat “DPR” memiliki tiga hak yaitu pertama hak interpelasi, kedua hak angket dan ketiga hak menyatakan pendapat.”Jelas Ketua Eksternal PMII Sulsel ini.
Sesungguhnya DPRD Provinsi Sulsel dapat memilih opsi pertama dengan pendekatan Hak Interpelasi untuk lebih mendapatkan bahan keterangan atau informasi awal sebagai langkah persuasif mengatasi polemik.
Dikarenakan DPRD Provinsi Sulsel tidak mengambil langkah Hak Interpelasi sehingga polemik semakin berlarut – larut dan akhirnya terjadi kesenjangan politik dimana eksekutif tidak memfasilitasi kepentingan legislatif dan ini membuat beberapa prestasi Gubernur Sulsel sengaja ditutupi.
Untuk itu kami PKC PMII Sulsel meminta DPRD Provinsi Sulsel untuk tidak membuat kekisruhan sehingga Bapak Gubernur bisa focus bekerja membangun infrastruktur demi kemajuan ekonomi masyarakat Sulsel.
Kita ketahui bersama bahwa Bapak Gubernur jarang berada dikantor lebih kebanyaknnan berada dilapangan untuk memantau jalannya pembangunan Infrastruktur, Seperti pembangunan jalan untuk masyarakat Siko yang sejak dulu terisolasi, Pembangunan bandara Tana Toraja dan beberapa pembangunan lainnya.
“Kami mengajak kepada seluruh masyarakat Sulsel untuk mensupport Bapak Gubernur Nurdin Abdullah untuk lebih focus bekerja melakukan yang terbaik untuk masyarakatnya dan kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat Sulsel untuk tidak ikut termakan isu – isu miring yang sengaja dibuat untuk merusak citra Pemprov Sulsel dan kami juga berharap terjalin hubungan baik antar Eksekutif dan Legislatif sehingga masyarakat Sulsel bisa merasakan kinerja untuk kebaikan Sulsel.”Tutupnya.
