Kabarnusantaranews, Makassar;- Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof H M Nurdin Abdullah, menjawab tuntas lima pertanyaan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dengan berbagai macam masalah.
Pertanyaan pertama datang dari anggota Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Abdul Rahman Taha, terkait bagaimana Aparat Penegak Hukum (APH) menegakkan hukum tanpa memandang status sosial.
Pertanyaan kedua dari anggota BAP DPD RI, Iskandar Muda, mengenai bagaimana Pemprov Sulsel melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam proses pembangunan.
Pertanyaan ketiga hadir dari anggota DPD RI asal Toraja, Lily Amelia Salurapa, bagaimana langkah tegas sosok Nurdin Abdullah untuk menyikapi kasus-kasus hukum yang terjadi di masyarakat Sulsel, khususnya di Toraja.
Menurut Amelia, ada banyak kasus yang diselesaikan secara tidak adil oleh APH. Terlebih adanya aduan masyarakat terkait rumahnya dihancurkan, oleh APH malah masyarakat yang dituntut balik.
Menurut Nurdin Abdullah, soal hukum tentu banyak langkah yang telah diupayakan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di Sulsel.
Apalagi saat ini Sulsel sudah banyak perubahan dalam menangani proyek. Salah satu langkah yang paling berpengaruh, kata Nurdin Abdullah, adalah kolaborasi dengan semua Forkopimda.
“Kalau ada masalah kami langsung duduk bersama, jadi tidak lagi selesaikan masalah sendiri-sendiri,” kata Nurdin Abdullah, di Ruang Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 21 Februari 2020.
Pertanyaan keempat dari anggota BAP DPD RI, Maya Rumantir, bagaimana langkah Pemprov Sulsel menata birokrasi dan menciptakan SDM unggul untuk Sulsel.
Mantan Bupati Bantaeng 2008-2018 ini menjelaskan, Pemprov Sulsel tentunya sudah membangun koordinasi yang baik dengan dunia kampus atau biasa disebut triple helix.
“Kami sudah menjadikan kampus sebagai dapur untuk menata pembangunan dan pemerintah di Sulsel,” singkatnya.
Pertanyaan terakhir datang dari anggota DPD RI, Bambang Santoso, bagaimana pelayanan publik dan pertanian semenjak Nurdin Abdullah memimpin Sulsel.
Kepala daerah dengan sejuta karya ini menjelaskan, Sulsel menjadi daerah penyuplai beras di 22 provinsi di Indonesia, termasuk 30 persen beras di DKI Jakarta berasal dari Sulsel.
“30 persen beras Sulsel masuk di DKI Jakarta. 22 Provinsi kita kirim beras kita. Jadi Sulsel ini harus dijaga dengan baik,” jelasnya.
Lebih penting lagi soal pelayanan, Sulsel sudah serba digital termasuk transaksi keuangan sudah non tunai. “Transaksi nontunai ini untuk menghindari adanya potongan-potongan,” pungkasnya. (*)
