Kabarnusantaranews, Makassar ;– DPRD Kota Makassar Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan bersama Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) terkait dengan pelayanan PD. Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Makassar di ruang rapat Komisi B DPRD Makassar. Senin (01/7/2019).
Anggota Komisi B Mario David (F-Nasdem) mempertimbangkan fungsi layanan sosial, dan fungsi layanan kebutuhan masyarakat serta tidak mengesampingkan fungsi ekonomi dari Rumah Potong Hewan. Ia juga mengharapkan penjelasan lebih lanjut terkait standarisasi untuk mencapai setifikasi halal rumah potong hewan Kota Makassar.
“Pesoalan-persoalan krusial di RPH kami coba selesaikan, dan kami menyampaikan di forum ini karena akan berhubungan tentang pelayanan kedepannya, termasuk ketersediaan anggaran, ketersediaan standarisasi sertifikasi halal untuk pemotongan hewan.” Ungkap Direktur Umum PD. Rumah Potong Hewan Beni Iskandar.
Selaku pimpinan rapat, Ketua Komisi B DPRD Makassar H. Yunus MJ berharap hasil pengkajian ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat kota Makassar.
“Ini kan sudah tersedia anggaran, jadi apa yang kita perdebatkan hari ini, diupayakan mengakomodir semua kebutuhan RPH, baik itu dalam hal pengelolaan maupun secara teknis pelayanan RPH itu sendiri.” tambahnya.
Anggota Komisi B lainnya, Hasunuddin Leo meminta melengkapi dokumen pendukung dari pihak-pihak terkait karena pihaknya akan mempelajari dan mengkaji lebih mendalam agar dapat mengambil kesimpulan serasional mungkin.
“saya harapkan rapat lanjutan kedepannnya pihak PD. RPH dan Dinas Pertanian & Peternakan kota Makassar untuk melengkapi dokumen pendukung lainnnya,” tutupnya.
Rapat siangi ini juga dihadiri Asisten II Pemerintah Kota Makassar Irwan B., Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Makassar Evy Apriliany, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Taslim R., Direktur Umum PD. Rumah Potong Hewan Beni Iskandar. (*)
