Kabarnusantaranews,Makassar;– Anggota Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad dari fraksi Demokrat, menilai pemerintah kota gagal menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Makassar.
Meski penerapannya masih tersisa waktu beberapa hari lagi, namun politisi partai Demokrat ini menilai sejak PSBB diberlakukan pemerintah kota Makassar tidak mampu hadir memberi rasa nyaman kepada warga yang terdampak Covid 19.
Ia mencontohkan, pendistribusian Sembako. Menurutnya, hingga saat ini belum terbagi rata kepada warga yang tedampak secara langsung atas kebijakan pemerintah kota dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona.
Kebijakan PSBB ini membuat sebahagian orang terkurung didalam rumah sementara tidak ada subsidi dari pemerintah kota untuk melanjutkan hidupnya setiap hari.
“Pasti mereka akan keluar mencari kerja. Belum lagi pembagian Sembako yang sampai hari ini belum terbagi rata akibat kesimpangsiuran data. Artinya, sejak PSBB ini diberlakukan pemerintah belum mampu hadir memberi rasa nyaman kepada warga yang terdampak covid 19,” kata Ray, di ruang Komisi A, Selasa (5/5/2020).
Anggota Dewan Dapil Makassar II (Kecamatan Sangkarrang, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, dan Bontoala), mengingatkan pemerintah untuk untuk terus memperhatikan APD warga.
“Jika bantuan sembako ke masyarakat masih lambat, harusnya menghentikan PSBB, terapkan penggunaan masker dan socialdistancing untuk kembali bekerja, jika tidak, mati akibat kelaparan akan lebih cepat dari pada corona,” tegasnya.
Tak hanya itu, politisi muda parti Demokrat ini juga menyoroti anggaran penanganan covid 19 senilai Rp 62 miliar yang dinilai cukup besar namun tidak semua warga yang terdampak merasakan manfaatnya.
“Anggaran Rp62miliar kalau kita bagi 1,5 juta penduduk Makassar, kira-kira kalau dibagi rata setiap warga mendapat kurang lebih Rp41ribu. Tapi kan ada klasifikasinya dan kategorinya sehingga seharusnya tidak ada alasan warga yang terdampak covid tidak mendapatkan bantuan,” jelasnya.(as/tim)
