Kabarnusantaranews, Makassar;- Kepala Kejati Sulsel, Firdaus Dewilmar, mengatakan, ada begitu banyak permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga sangat penting mendekatkan institusi kejaksaan ini dengan masyarakat.
Menurutnya, penegakan hukum yang akan dikeluarkan memperhatikan tiga aspek. Yakni, butuh kepastian hukum, butuh kemanfaatan, dan keadilan.
“Ini harus berbanding lurus dengan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat,” ucap Firdaus, Rabu, 31/07.
Berbicara mengenai aset, harus dilihat betul dulu dari perspektif berbagai hal. Terutama dari sisi hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum tata usaha negara.
“Tadi ada aset yang sifatnya formal, dan ada materil. Tapi, kami optimistis bahwa jaksa pengacara negara dalam rekapitulasi aset negara itu lebih banyak menuai keberhasilan yang ada di Kota Makassar,” ungkapnya.
Terakhir, kata Firdaus Dewilmar, berdasarkan hasil pembicaraan dirinya dengan Gubernur, Bupati, Wali Kota yang ada, dalam waktu dekat akan semakin banyak pemerintah provinsi, baik pusat maupun daerah yang akan memberikan masalah asetnya kepada kejaksaan.
Apalagi, saat ini kejaksaan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka tindak lanjut dari Perpres 54 Tahun 2018.
“Disitu ditekankan tata kelola yang lebih baik, reformasi birokrasi, dan penegakan hukum itu yang paling dibelakang. Dan yang kita kedepankan adalah bagaimana kita mengedepankan pengembalian uang negara dan mendorong pemerintah provinsi yang bersih,” jelasnya.(*)
