Kabarnusantaranews, Makassar ;– Pelonggaran penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah di wacanakan pemerintah provinsi maupun kota Makassar. Meski belum diputuskan, namun hal itu akan dilakukan kajian oleh berbagai pihak mengingat beberapa aspirasi warga terutama pengusaha untuk dilakukan pelonggaran.
Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile mengatakan, sebaiknya saat ini belum dilakukan pelonggaran, mengingat jumlah kasus positif masih terus bertambah.
“Artinya pelonggaran belum bisa dilaksanakan kalau hasil trend Covid-19 di Makassar masih naik terus,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Makassar itu, Sabtu (16/5/20).
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Makassar Kasrudi, berpandangan lain. Menurutnya pelonggaran PSBB bisa dilakukan, tetapi semua aspek kehidupan dilakukan hal yang sama.
“Memang perekonomian kita hancur karena Covid-19. Kasihan juga saudara-saudara kita yang dirumahkan, harusnya sekarang terima THR, tetapi batal. Jadi kalau saya bisa dilonggarkan, tetapi tidak hanya perekonomian saja,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.
Kasrudi menambahkan, bahwa tempat ibadah juga semestinya mesti dilonggarkan, mengingat banyak masjid melakukan aktifitas secara sembunyi-sembunyi.
“Kalau saya semua harus dilonggarkan, baik aktifitas ekonomi, tempat ibadah, dan aspek kehidupan yang lain. Agar tidak ada kecemburuan, nanti ada yang mengatakan pasar, mall, toko buka tapi masjid tutup, ini tidak baik,” tutupnya. (*)
