Kabarnusantaranews,Makassar ;– Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dituding tak berpihak pada ekonomi kerakyatan. Pasalnya, di APBD Perubahan 2020, sejumlah proyek besar justru lebih diutamakan dibanding proyek padat karya.
Menanggapi tudingan itu, Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengaku sudah mewanti-wanti anggapan bahwa pemerintah tidak peduli terhadap pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
“Jadi intinya sekarang ini ekonomi terpuruk akibat adanya Covid-19. Tentu kita akan berjuang mati-matian untuk bagaimana ekonomi bisa kita gerakkan untuk pemulihan ekonomi,” kata Rudy, Senin, 5 Oktober 2020.
Pemerintah kota, kata Rudy, telah menyatukan persepsi secara kritis dan dalam untuk melahirkan proram-program yang bisa mengakselerasi ekonomi.
“Saya sampaikan di Bappeda dan BPKAD, bahwa tolong perspektif berpikir terkait program tentang pemulihan ekonomi tidak dipandang sebagai sesuatu yang sempit, seperti seakan-akan ekonomi pulih kalau orang-orang itu kita bagi duit. Itu memang ada efeknya sedikit, tapi tidak berkelanjutan,” kata dia.
Rudy menyebut dirinya hendak menyehatkan masyarakat Kota Makassar bukan karena obat, tetapi sehat sebab badannya yang sehat.
“Makanya terapinya harus berkelanjutan. Dokter bilang lebih bagus jaga kesehatan dibanding minum obat,” kata dia.
Saat ini, Rudy telah merumuskan hal tersebut agar masuk dalam program pemerintah. Ia mengatakan akan berkonsultasi dengan para ahli dan pihak terkait.
“Itu yang kita rumuskan, dan insya allah kita akan konsultasikan ke kemendagri, dan tentu akan diinformasikan ke pihak-pihak yang perlu diketahui,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, penggunaan dana Covid-19 yang tidak transparan dinilai sebagai sebab penolakan draf Anggaran Perubahan dan Belanja Daerah Perubahan 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Mario David mengatakan draf APBD 2020 yang diajukan Pemerintah Kota Makassar merupakan proyek yang luar biasa besar.
“Harusnya anggaran itu dibuat dan dimasukkan ke dalam proyek padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja. Nah, prioritas yang diberikan oleh TPAD ini semua melaksanakan proyek yang luar biasa besar,” kata Mario.
Pertama, terkait pendesterian yang menghabiskan anggaran hingga Rp127 miliar. Selain itu, renovasi Losari yang menggunakan anggaran sekitar Rp 20 miliar.
“Juga pengadaan truk compactor sebesar Rp60 miliar,” terang Mario David.
Mario pun mengkritik pelaksanaan proyek besar tersebut, sementara rakyat sedang kelaparan.
“Jangan ngurus sampah dulu kita harus urus perut rakyat dulu, kerja rakyat dulu, bukan penampilan yang kita laksanakan,” ungkapnya.
Seyogyanya, kata dia, pemerintah kota membuat program pengamanan ekonomi dan menjadi prioritas di perubahan anggaran.
“Karena itu tidak ada maka kami menolaknya,” kata legislator Nasdem itu.**
