Kabarnusantaranews, Makassar;- Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (TPAKD Sulsel) menyelenggarakan Rapat Pleno TPAKD Sulsel di Kantor OJK Regional 6 Sulawesi Maluku dan Papua, Senin, 18 Desember 2019.
Hadir pada rapat ini Kepala OJK Regional 6 Sulawesi Maluku dan Papua sebagai Pengarah 2 TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan, Zulmi; Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulsel sebagai Pengarah 3 TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan, Bambang Kusmiarso; Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua sebagai Sekretaris 1 TPAKD Provinsi Sulsel, Dani Surya Sinaga; Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulsel sebagai Sekretaris 2 TPAKD Provinsi Sulsel, Since Erna Lamba; Akademisi sebagai konsultan TPAKD Provinsi Sulsel, Prof. Dr. Marsuki; kepala OPD Provinsi Sulsel dan Industri Jasa Keuangan (IJK).
Dalam rapat pleno tersebut disampaikan apresiasi terhadap seluruh anggota TPAKD Sulsel karena dengan adanya sinergi, komitmen, dan konsisten (SiKoKo) antara anggota TPAKD Sulsel.
TPAKD Sulsel terpilih menjadi salah satu TPAKD terbaik tingkat nasional sebagai Penggerak Akses Keuangan dengan Pola Kemitraan.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Prof. Nurdin Abdullah dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 10 Desember 2019 di Jakarta.
Presiden RI Joko Widodo dalam kesempatan itu juga memberikan apresiasi terhadap OJK yang telah membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang diharapkan bisa memberikan hasil kongkrit dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
Presiden mengharapkan berbagai pihak mendukung tugas-tugas TPAKD termasuk kepala daerah dan kepala dinas di daerah untuk membangun kelompok-kelompok usaha kecil di masyarakat yang kemudian dicarikan akses pembiayaannya ke perbankan atau lembaga keuangan formal lainnya.
Pada rapat pleno tersebut, seluruh anggota TPAKD Sulsel berkomitmen untuk terus meningkatkan perannya dalam percepatan akses keuangan di Sulsel.
Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua, Zulmi selaku pengarah TPAKD Sulsel, menyampaikan pencapaian tingkat literasi dan inklusi di Sulsel. Ini berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan OJK Tahun 2016 dan 2019.
Untuk tahun 2019 Tingkat literasi keuangan di Sulsel 32,46 persen, ini lebih rendah dibandingkan target nasional 35 persen. Adapun capaian tingkat nasional 38,03 persen. Sedangkan tingkat inklusi keuangan Sulsel mencapai 86,91 persen (tahun 2016 sebesar 47,51 persen) ini jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat inklusi keuangan nasional sebesar 76,19 persen. Sementara target nasional berada pada 75 persen. Untuk itu Zulmi mengharapkan agar Program TPAKD Sulsel dapat terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
“Diharapkan program TPAKD Sulsel dapat terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Serta memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sejalan dan mendukung program pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan seluruh stakeholders terkait,” sebut Zulmi.
Sedangkan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan, Bambang Kusmiarso dalam arahannya mengharapkan agar tim ini dapat terus berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulsel. Terutama sektor-sektor unggulan kabupaten/kota termasuk sektor pariwisata.
Adapun usulan program kerja TPAKD provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 yang mencakup Optimalisasi Akses UMKM Sektor Unggulan Daerah diantaranya; Fasilitasi akses keuangan UMKM Potensial Binaan Pemerintah Daerah, terutama sektor produksi berorientasi ekspor, KPR bersubsidi, pariwisata, dan ekonomi kreatif; Fasilitasi UMKM berbasis digital (e-commerce); Optimalisasi Peran BUMDes dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah; dan Fasilitasi Pembentukan Sentra Bisnis Berbasis Syariah.
Sedangkan untuk usulan Program Kampanye Literasi dan Inklusi Keuangan yakni; Memfasilitasi kampanye dan edukasi sejak dini kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat di pedesaan, bekerja sama dengan akademisi dan stakeholders terkait; Memfasilitasi media publikasi tentang TPAKD untuk seluruh anggota TPAKD dan masyarakat.
Sementara untuk program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir yaitu; Akses Pembiayaan dengan Pola Kemitraan; Optimalisasi Penyaluran KUR melalui SIKP.
Usulan program kerja ini akan ditetapkan dalam Rapat Pleno TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan pada awal tahun 2020.(*)
