Kabarnusantaranews,Makassar ;– Sejumlah program yang diajukan Pemkot Makassar dalam APBD Perubahan tahun 2020, khususnya anggaran proyek fisik disorot Dewan.
Usulan poyek fisik di APBD Perubahan dinilai lebih banyak dibanding proyek padat karya yang bersentuhan langsung dengan masyatakat kecil.
Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menyayangkan sorotan tersebut. Menurutnya, program (proyek fisik) yang diusul pihaknya, bisa berdampak pada pemulihan ekonomi.
“Kita tidak ingin bahwa pemerintah dianggap tidak peduli terhadap pemulihan ekonomi. Tentu kita akan berjuang mati-matian, untuk bagaimana ekonomi bisa kita gerakkan untuk pemulihan ekonomi,” kata Rudy saat ditemui di Balaikota, Sabtu (5/9/2020).
“Apa yang kita bicarakan, kita menyatukan persepsi secara kritis dan dalam untuk melahirkan, proram-progran yang betul-betul bisa mengakselerasi ekonomi,” tambahnya.
Tak hanya itu, Rudy juga mengaku bahwa program fisik sangat tepat dengan kondisi pandemi Covid-19. Untuk itu, ia menghimbau semua pihak, tidak menilai secara sempit manfaat program yang diajukan Pemkot.
“Semua yang kita kerjakan di kondisi darurat adalah untuk pemulihan ekonomi, makanya saya bilang tolong jangan lihat dari perspektif yang sempit tentang kegiatan pemulihan ekonomi,” pungkasnya.
Rudy menyebut, rogram pemulihan ekonomi bukan seperti yang terlihat langsung bagi-bagi uang ke masyarakat, melainkan menciptakan program yang berkelanjutan manfaatnya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Saya sampaikan di teman BAPPEDA dan BPKAD, bahwa tolong perspektif berpikir terkait program tentang pemulihan ekonomi tidak dipandang sebagai sesuatu yang sempit, seperti seakan-akan ekonomi pulih kalau orang-orang itu kita bagi duit. Itu memang ada efeknya sedikit, tapi tidak berkelanjutan,” terang Rudy.
Dengan begitu, pihak Pemkot tengah menyusun program-program yang manfaatnya bagi masyarakat akan berkelanjutan, yang akan dikonsutasikan terlebih dahulu ke pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Itu yang kita rumuskan, dan insya Allah kita akan konsultasikan ke Kemendagri, dan tentu akan diinformasikan ke pihak-pihak yang perlu diketahui,” kuncinya.
Seperti dilansir sebelumnya, draf APBD Perubahan yang diusulkan ke DPRD Makassar telah ditolek oleh Badan Anggaran (Banggar).
Beberapa alasan penolakan mulai dari tidak transparannya penggunaan anggaran Covid-19, hingga banyaknya usulan proyek fisik, diantaranya pendesterian Rp127 miliar, renovasi Pantai Losari Rp20 miliar, dan pengadaan truk compactor Rp60 miliar dan beberapa proyek fisik lainnya. (*)
