Mahfud MD Tekankan Transparansi Upaya Antikorupsi, Sejalan Misi Kota Makassar

Kabar Nusantara News, JAKARTA – Penerapan sistem e-government dan smart city merupakan salah satu upaya untuk memberantas praktik korupsi di Kota Makassar.

Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, saat mengikuti forum diskusi anggota City Leader Community di Menara Kompas, Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2023).

Mengangkat tema Good Governance dan Pembelajaran Upaya Anti Korupsi, diskusi menghadirkan narasumber Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD.

Di hadapan para city leader, Fatmawati menjelaskan prinsip-prinsip food governance, upaya antikorupsi, serta penerapan e-government dan smart city di Makassar sebagai contoh nyata dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan upaya antikorupsi.

Hal ini dikarenakan memiliki kesesuaian dengan misi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, yakni revolusi sumber daya manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.

Cara kerja e-government, kata Fatmawati, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyediakan layanan publik secara online sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan data.

“Nah, smart city sendiri ini gabungan teknologi dan data khususnya pada pelayanan publik. Transparansi dikedepankan. Masyarakat juga jadi tahu kerja-kerja kita sehingga bisa memberikan masukan sekaligus mengawasi kami,” ucapnya.

Makassar sendiri telah mengadopsi e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan penyampaian layanan publik dan mengurangi praktik korupsi di dalam pemerintahan.

Beberapa contoh inisiatif e-government yang diterapkan di Makassar, yakni sistem pengaduan masyarakat online lewat SP4N Lapor, Sipabaji (belanja barang jasa pemerintah secara online), dan sistem informasi keuangan online.

“Jadi, informasi keuangan kami bisa dipantau warga untuk memantau pengeluaran keuangan pemerintah secara transparan dan akhirnya warga bisa melaporkan tindakan korupsi atau penyelewengan anggaran,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Fatmawati menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terus membaik begitupula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2022 mengalami peningkatan 0,46 persen menjadi 83,12 persen.

“Kepemimpinan saya bersama Pak Wali Kota Makassar tahun 2021 awal kami menyusun banyak strategi. Hasil kerja kami bisa dilihat dari IPM yang meningkat di angka 83,12 persen pada tahun 2022. Di atas rata-rata nasional,” paparnya.

Angka tersebut mendapat apresiasi luar biasa dari para peserta afternoon coffee, termasuk dari Ketua Asosiasi Pemerintah Kota (Apeksi), Bima Arya, yang juga Wali Kota Bogor.

Sejalan dengan misi Pemkot Makassar, Menteri Menko Polhukam RI, Mahfud MD, menekankan pemimpin kota agar mengedepankan transparansi.

Hal itu bertujuan agar para pemimpin kota jauh dari indikasi korupsi dan menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar.

“Kerja melayani masyarakat dan buat pemerintahan yang bersih serta mengedepankan transparansi kepada masyarakat,” imbaunya.

Sebagai penutup diskusi, Mahfud membagikan tips upaya untuk menangani korupsi di Indonesia.

Pertama, sinkronisasi perundang-undangan atau penataan regulasi. Kedua, pembinaan SDM. Ketiga, digitalisasi pemerintahan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *