Kabar Nusantara News, MAKASSAR – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, Akhmad Namsum didampingi Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN BKPSDMD Kota Makassar, Muh Ilham Rasul, menghadiri kegiatan Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), di Jakarta, Selasa (03/10/23). Kegiatan ini dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Di hadapan para aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai negara itu, Jokowi menyampaikan pencapaian karier politiknya pernah menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden. Dia menilai tak ada presiden lain yang memiliki rekam jejak sama seperti dirinya.
Jokowi bercerita pernah menjadi wali kota selama dua periode di Solo, Jawa Tengah. Lalu ia pernah menjabat sekali sebagai Gubernur di DKI Jakarta meskipun tak selesai karena keburu ikut Pilpres 2014. Lalu, terkini ia menjadi presiden selama dua periode yakni 2014-2019 dan 2019-2024.
“Tidak ada presiden [lain] seperti itu, dari bawah. Wali kota dua kali, gubernur, presiden dua kali. Jadi, saya nyelami betul, mengerti betul situasi di lapangan seperti apa,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan selama menjadi pemimpin itu dirinya menemui banyak kebiasaan di pemerintahan yang harus diubah seperti penggunaan anggaran tanpa prioritas. Menurutnya, ASN terlalu banyak membuat program. Hal itu, klaimnya, membuat anggaran terecer dan tidak efektif.
“Anggaran jangan diecer-ecer ke dinas-dinas, buat program 1, 2, 3 program cukup, tetapi gol. Sampaikan juga ke DPRD,” ujar pria yang selama ini dikenal pula sebagai kader PDIP itu.
Jokowi mengaku pernah menemukan lembaga yang membagi rata penambahan anggaran. Oleh karena itu, Jokowi tak ingin hal itu terjadi karena banyak prioritas pembangunan yang harus dikejar.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga mendorong ASN menjadi mesin yang membuat pembangunan Indonesia melaju cepat. Menurutnya para ASN harus kerja cepat, efisien, dan menjawab berbagai tantangan global demi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia.
Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Zudan Arif Fakhruloh, Wakil Ketua Umum KORPRI Bima Haria Wibisana, Sekjen KORPRI yang juga Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini, dan para anggota KORPRI provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
