Kabarnusantaranews,Makassar– Akhir-akhir ini pemberitaan media didominasi oleh issue-issue tentang polemik yang dialami bangsa kita saat ini. Diantaranya masalah polemik pilkada dan Covid-19 yang masih menjadi perhatian paling utama. Belum lama ini kita juga diperhadapkan pada persoalan UU cipta kerja yang masih banyak menuai kecaman serta masalah Penistaan yang dilakukan oleh Presiden Prancis yang juga menyita perhatian.
Kinerja pemerintah saat ini pun belum memperlihatkan titik terang terkait aksi maupun himbauan yang bersifat solutif atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di permukaan. Ditambah agenda kunjungan Presiden di Makassar merupakan sesuatu yang banyak pihak menilai salah dan tidak ada manfaatnya untuk masyarakat di situasi makassar saat ini masih dalam zona kuning.
Seperti yang disampaikan oleh Abdul Hakam Ketua Badko HMI Sulselbar Bidang PTKP bahwa, ada beberapa point penting yang perlu dijadikan alasan untuk menolak kedatangan Presiden Joko widodo di kota Makassar, yaitu:
1. Memperhatikan situasi terkini di Sulselbar terkhusus di Kota Makassar tentang Pandemi COVID_19 yang merupakan ujian dari Allah SWT, sehingga penting bagi Pemerintah untuk mementingkan Kesehatan Masyarakat di banding penyambutan Presiden RI.
2. Tuntaskan Masalah UU Cipta Kerja dan juga hentikan segala bentuk pembangunan New Port yang merusak lingkungan dan mata pencaharian masyarakat.
3. Tindak Lanjuti Pengecaman Pemerintah RI tentang Penistaan yang dilakukan Presiden Prancis dengan menghentikan segala bentuk kerja sama dan juga memboikot seluruh produk dan brand Prancis di indonesia.
Beliau juga menambahkan, hal ini merupakan landasan yang jelas untuk para kader HMI Sulselbar, untuk menolak kedatangan presiden RI Bapak Joko Widodo di Tanah Daeng.
“Maka dari itu kami menghimbau kepada seluruh jajaran HMI BADKO HMI Sulselbar, untuk tetap mengawal Mosi Tidak Percaya kepada pemerintah,” tegasnya.
Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan diagendakan terbang ke Makassar sehingga pihaknya perlu melakukan persiapan menyambut orang nomor 1 di Indonesia itu.“Penundaan karena jadwal presiden, kita menyesuaikan. Kemarin dijadwalkan bapak presiden akan rencana kunjungan tanggal 10 sehingga dibutuhkan persiapan persiapan. Oleh karenanya kita undur ke tanggal 12,” ungkap Rudy saat ditemui di Hotel Claro baru baru ini.(rls/tim)
