Kabarnusantaranews, Makassar;- Meski sidang paripurna telah digelar pada Jumat, 23/08 kemarin, namun polemik hak angket Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel masih terus bergulir.
Saling tuduh menuduh terkait masuk angin di kalangan anggota Dprd Sulsel baik yang menjadi Pansus Angket atau tidak terus terjadi.
Adanya dua salinan rekomendasi yang beredar membuat masyarakat bertanya-tanya tentang keabsahan keduanya.
Yang pertama adalah lahirnya dua poin rekomendasi hak angket dan yang kedua adalah lahirnya tujuh poin rekomendasi hak angket untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel.
Sehingga, hal tersebut membuat Ketua Pansus Hak Angket Kadir Halid bertanya-tanya dengan ngototnya beberapa Anggota DPRD terkait dua poin tersebut.
“Kenapa mereka ngotot 2 poin, ada apa ? publik perlu bertanya tanya,?.”Kata Kadir Halid.
Ia pun akan meminta KPK agar turun memeriksa beberapa anggota Dprd Sulsel termasuk Sekretaris Dewan Dprd Sulsel.
“Jadi internal DPRD Sulsel yang ngotot 2 poin perlu diperiksa KPK, saya minta KPK turun periksa mereka semua baik nikmatullah, ariady dan alimuddin, termasuk sekwan DPRD.” Tutupnya.(*)
