Kabar Nusnantara News;- Kebijakan Pemerintah dalam melakukan Impor beras menuai banyak reaksi. Tidak terkecuali di internal pemerintahan itu sendiri, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyebutkan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita kurang paham aturan soal impor beras.Nasional (17/1/2018)
Menurut JK Enggar justru menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan bukan Perum Bulog sebagai BUMN yang mengimpor beras tersebut.
“Mungkin Menteri Perdagangan kurang mempelajari tentang aturan-aturan itu,” ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden RI,17 januari 2018.Padahal, menurut Kalla, seharusnya yang diberikan tugas melakukan impor dalam upaya menjaga stabilitas harga adalah Perum Bulog.
Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d Perpres Nomor 48/2016 dan diktum ketujuh angka 3 Inpres Nomor 5/2015.
“Memang dua inpres itu jelas bahwa Bulog yang diberikan wewenang,” ujar Kalla.
Meskipun, akhirnya kebijakan impor 500.000 ton beras dari Thailand dan Vietnam melalui PPI itu dibatalkan dan dialihkan kepada Perum Bulog.
“Begitu disampaikan, Menteri Perdagangan langsung ikut dan menyesuaikan diri,” kata Kalla.
Ombudsman sebelumnya mengungkap temuan yang mengindikasikan adanya pelanggaran atau maladministrasi dalam proses impor beras yang rencananya akan dilakukan pada akhir Januari 2018 tersebut.
Pelanggaran tersebut antara lain terkait kurangnya kehati-hatian dalam melakukan impor, serta soal kewenangan impor, termasuk penyampaian informasi stok yang tidak akurat.
Apalagi, selama ini Kementerian Pertanian selalu menyebut bahwa stok beras mencukupi. Sedangkan setelah dilakukan tinjauan lapangan, stok beras ternyata tidak cukup dan distribusinya tidak merata.
Tak hanya itu, waktu pengambilan keputusan impor tersebut juga tak luput dari sorotan karena dianggap tidak hati-hati. Pasalnya, impor rencananya akan sampai di konsumen sekitar Januari hingga Februari 2018, atau mendekati musim panen petani, yakni Maret 2018.
Impor tersebut dikhawatirkan bisa merusak harga gabah di level petani apalagi dua minggu lagi, akan ada panen raya di beberapa daerah. Tentu ini akan menjadi cerminan bagaimana kebijakan pemerintah tidak pro rakyat.
Penulis : AA || Editor : Arwan
