Kabar Nusantara News : -Masa Aksi yang terhimpun di Aliansi Solidaritas Masyarakat NTB kembali melakukan unjuk rasa didepan Gedung DPRD Prov NTB terkait dugaan Korupsi Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1 di Kota mataram. Senin,14/12/2017

Menurutnya peringatan hari anti Korupsi kali ini kami mempertanyakan Sejumlah persoalan pengerjaan proyek dibawah naungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tengara 1 yang diduga sarat dengan penyimpangan dan mengarah kepada dugaan tindak pidana korupsi, baik dalam proses tender dan hasil pengerjaan yang tidak sesuai dengan spek. Namun sampai hari ini terkait kejelasannya belum juga ada titik terangnya sebab hal mengarah kepada adanya indikasi merugikan keuangan Negara, terkhusus Masyarakat NTB dimana proyek tersebut dikerjakan.

Adapun sederet persoalan yang kami maksud antara lain yaitu : Pembangunan irigasi tambak penyaring kecematan  Moyo Utara, dan kecematan Maronge Tahun 2017 dengan anggaran biaya sebesar 9.4 milyar dari APBN di BWS I kami menilai syarat dengan masalah, pengerjaan sporadic jaringan irigasi Desa penyarig kecamatan Moyo Utara 2014 sebesar Rp.12 Milyar dan tahun 2017 dianggarkan Rp. 9 milyar yang diduga fiktif  kerena asas manfaat, pembanguan jaringan irigasi pelita Kecematan Moyo tahun anggaran 2016-2017 dengan nilai anggaran Rp. 5 milyar juga ditemukan indikasi bermasalah secara hukum apakah dalam bentuk kesalahan administratif ataupun objek pada pengerjaan proyek tersebut yang bisa berujung pada dugaan adanya tindak pidana korupsi.  

Oleh karena itu kami Mendesak DPRD Prov. NTB untuk bersurat dan membentuk pansus dalam investigasi terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang diduga fiktif kepada Presiden RI, Gubernur NTB, DPRD NTB, Kejati, KAPOLDA, KPK, dan Kementrian PU RI untuk dapat turut langsung kelapangan terkait evaluasi pekerjaan BWS Nusa Tenggara I. 

Mendesak DPRD NTB, Kejati, Kapolda NTB, serta KPK dan Kementerian Pekerjaan Umum RI dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I untuk mengembalikan milyaran uang Negara atas dugaan KKN terkait proyek tersebut.

Peserta aksi diterima baik oleh anggota DPRD Prov. NTB dimana pada saat peserta melakukan audiensi yang di terima oleh Pak.Mahdi sekertaris DPRD prov NTB peserta aksi menyampaikan aspirasinya bahwa diantara banyak kasus yang diduga fiktif lengkap dengan sejumlah alat bukti hingga saat ini belum ada kejelasan. Hal ini menjadi pertanyaan besar dari kami,  ada apa dibalik semua ini ? Pada hal dari segi bukti sudah jelas bahwa ada banyak bukti yang menjadi indikator atas ketidak beresan dalam proses pekerjaan proyek yang dikerjakan sampai hari ini, hal ini dipertegas oleh laporan-laporan dari pihak yang dirugikan namun hingga kini tak kunjung ada proses penyelesaian. Oleh karena itu kami mendesak DPRD membentuk pansus untuk mengusut kasus korupsi ditubuh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 agar dugaan ini segera berakhir demi keadilan bagi Masyarakat dalam hal khusus masyarakat NTB.

Hal ini disambut baik oleh perwakilan komisi 1 DPRD prov NTB “Kami akan menerimah laporan ini dan segera akan menyampaikan ke perwakilan dapil untuk menindaklanjuti” dalam hal ini laporan aduan dari masa aksi terkait gugaan korupsi. Kami berjanji laporan ini segera akan ditindak lanjuti adek2 mohon bersabar dan ditunggu besok atau lusa terkait perkembangannya.

Lebih lanjut, Sekertaris DPRD Prov mengakui bahwa selama ini sudah banyak laporan yg masuk namun terhambat oleh data pengerjaan proyek yang belum lengkap karna inspektorat tidak menemukan ada indikasi korupsi maka DPRD Prov tidak bisa menindaklanjuti laporan aduan dari masyarakat/LSM.

Masa aksi kembali menegaskan bahwa mereka meminta kepada DPRD Prov agar kerjasama mengawal dan menuntaskan indikasi korupsi di BWS nusantara 1 sesegera mungkin karena bukti awal sudah ada dan data-data terkait sudah lengkap, Kami siap beradu data dengan pihak terkait jika masih meragukan akan kebenaran data yang kami peroleh, tegas korlap aksi Imam Wahyidin.

Semangat kami akan tetap terjaga bahkan kami siap mengawal secara hukum dan tuntas agar pihak yang dirugikan mendapatkan keadilan dimata hukum. Jika dalam minggu ini tuntutan kami belum ditindaklanjuti maka kami siap meresahkan kenyamanan telinganya bapak/ibu anggota dewan yang terhomat dengan kasus korupsi ini. (Tutup)

KANTARA-NEWS

  • Penulis : Amir
  • Editor : Rachmat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here