Kabarnusantaranews,Makassar ;– Komisi D DPRD Sulsel menggelar rapat kerja terkait refocussing kegiatan pada OPD Mitra Komisi D yang berlangsung di Kantor DPRD Sulsel, Rabu, (13/05/2020).
Pertemuan tersebut membahas penyesuaian anggaran yang mengacu dari SK Menteri Keuangan dan Mendagri.
Dalam rapat itu terjadi kesepakatan antara komisi D dengan mitra kerjanya untuk pemotongan anggaran sebesar 52 persen.
“Harapan setiap paket juga tidak mutlak disama ratakan pemotongan. Misalnya pekerjaan kecil yang bisa dipadat karyakan sebaiknya jangan dipotong serta paket paket yang besar sebaiknya disiapkan pekerjaan padat karya, sehingga mitra kerja komisi D mampu menghidupkan perputaran ekonomi masyarakat lokal setempat,” kata ketua Komisi D, Jhon Rende Mangontan (JRM) dalam rapat tersebut.
Selain itu, JRM yang juga representatif dari Partai Golkar di Komisi D, juga mengimbau mitra kerjanya agar setiap OPD wajib membuatkan surat pernyataan kepada kontraktor agar menyerahkan item-item mana yang akan dipadat karyakan.
“Ini penting agar kami dari komisi D mampu mengawasi sampai sejauh mana komitmen kita untuk mendukung terjadinya perputaran ekonomi kerakyatan setempat, dan apabila kalau ini kita bisa laksanakan maka Insya Allah kita sudah mampu memperkecil pengangguran serta kehidupan masyarakat yang terdampak Covid 19, bisa terjawab pelan2,” ujar Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel ini.
Tak hanya itu komisi D juga menyetujui pekerjaan yang sudah ditenderkan dan sementara ditenderkan, atau yang belum ditenderkan tetap saja berjalan.
“Namun kami mengingatkan kepada OPD agar kontraktor wajib menyiapkan surat pernyataan tidak keberatan apabila dikemudian hari tertunda pembayaran akibat kondisi ekonomi yang diakibatkan Covid-19 ini, tapi kita jamin bahwa apabila belum terbanyarkan akibat kondisi keuangan kita terbatas, kita akan memberi kesempatan prioritas di perubahan anggaran atau tahun anggaran berikutnya, sehingga kita butuh saling pengertian dan kerja sama yang baik disetiap elemen,” jelasnya.
Dalam rapat itu, turut hadir Asisten 2 Pemprov Sulsel, kepala Biro Keuangan, Bappeda, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas perhubungan, Dinas Permukiman dan Biro Pengadaan. (*)
