Kabar Nusantara News, MAKASSAR — Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menjalin kerja sama bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi (PT), yakni MoU Prodi Hukum Unhas-Desa Sudirman Maros, Sabtu (10/9) lalu.
Penandatanganan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dilaksakan di Kantor Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Maros. Bupati Maros, H.A.S Chaidir Syam hadir secara langsung dalam proses tersebut.
Selain bupati, turut mendampingi Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Drs Idrus, Camat Tanralili Sudarmin S.E, Ketua APDESI Maros Wahyu Febri, Pelaksana tugas Kades Sudirman Zulkifli S.STP, Lurah se-Kecamatan Tanralili dan Tokoh Masyarakat Desa.
Sementara dari pihak Unhas, hadir secara langsung WD Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (Plt) KPS S1 Ilmu Hukum Dr Maskun, WD Riset, Inovasi dan Kemitraan Dr Ratnawati, Guru Besar Fakultas Hukum Keperdataan Prof Anwar Borahima, Ketua kerja sama uar negeri Dr Birkah Latif, Ketua kerja sama dalam negeri Amaliyah S.H, M.H dan Koordinator Inovasi Dr A Syahwiah.
Chaidir Syam dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, kerja sama ini merupakan kebanggaan bagi Maros. Bahkan kata Ketua BM Penegak Amanat Nasional Sulsel ini mampu melebar ke seluruh daerah di Kabupaten Maros.
“Diharapkan dapat terbentuk beberapa aturan desa secara spesifik sebagai fokus utama dalam mengembangkan desa tersebut, misalnya desa ramah perempuan dan anak, desa wisata, desa sehat, dan sebagainya,” ujarnya.
Menanggapi kerja sama tersebut, Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof Hamzah Halim menuturkan cita-cita negara ini dengan mereformasi birokrasi akan berhasil dan sempurna melalui tatanan paling mendasar, seperti dimulai dari desa untuk Indonesia.
“Penandatangan MoU antara Fakultas Hukum Unhas dengan Pemda Maros dalam Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintahan Pemkab Maros, lebih khusus lagi peningkatan kapasitas aparat pemerintahan Desa Kabupaten Maros dengan tagline “Reformasi Birokrasi dari Desa untuk Indonesia” kata Prof Hamzah melalui sambungan WhatsApp, Senin (12/9). (*)
