Kabar Nusantara News, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, meneruskan instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) perihal larangan perilaku hedonisme bagi para ASN dan petugas institusi vertikal.
Ia mengatakan sejauh ini ASN lingkup Pemkot Makassar cukup baik dan tak mengimplementasikan perilaku hedonisme.
Apalagi, dirinya sendiri mengaku selalu memberi contoh kepada bawahan bagaimana menerapkan gaya hidup yang sederhana dan tak berlebihan.
“Kalau saya memang dari awal memberi contoh bahwa jangan hedon. Contohnya rumahku ini tidak ada yang berubah, tidak ada mobil baruku, harus tawadu,” kata Danny Pomanto saat diwawancarai di kediamannya, Jl. Amirullah, Jumat (3/3/2023).
Ditambah lagi, gaya hidup memamerkan kekayaan itu menjadi pertanyaan bahwa dari mana mendapatkan uang jika jabatan ASN lingkup Pemkot Makassar. Bahkan, gaji sebagai wali kota saja tidak layak tidak setara untuk perilaku hedonisme.
“Di Pemkot saya kira tidak ada gaya hedon-hedon itu. Sudah juga disampaikan memang. Kalangan ASN kan gajinya ditahu-ji,” tekannya.
Meski begitu, ia menginstruksikan jika ada ASN Pemkot seperti itu, maka pastinya akan ditegur.
Sebagaimana diketahui, pasca kejadian viralnya aksi pamer harta kekayaan anak pejabat ini mendapatkan perhatian serius dari Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menginstruksikan kepada para menterinya untuk menertibkan pejabat yang bergaya hedonisme.
“Oleh sebab itu, saya minta pada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan aparat di bawahnya,” ujar Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Presiden Jokowi menilai, perilaku pamer kekayaan sangat tidak pantas ditunjukkan para pejabat.
“Supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Apalagi sampai dipajang-pajang di Instagram, di media sosial,” tegasnya.
Presiden Jokowi mengingatkan bahwa inti dari program reformasi birokrasi yang selama ini dijalankan oleh pemerintah adalah rakyat terlayani dengan baik, secara efektif dan akuntabel.
Jangan sampai, kata dia, aparat pemerintah memberikan pelayanan yang tidak baik, apalagi disertai dengan perilaku yang kerap arogan dan pamer kekuasaan serta pamer harta.
