Kabarnusantaranews,Makassar ;– Program kerja melalui dana kelurahan perlu dikebut. Lurah sebagai penanggungjawab jangan lamban. Terlebih disisa waktu tahun anggaran yang tinggal dua bulan lebih realisasinya masih minim.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Andi Hadijah Iriani menyayangkan masih ada kelurahan yang belum bisa maksimal menggunakan anggaran. Padahal, dana kelurahan ini bukan kali pertama. Juknisnya pun sudah sangat jelas.
Anggaran dana kelurahan yang sebelumnya dialihkan untuk penanganan COVID-19 pun sudah dikembalikan ke masing-masing kelurahan. Hanya tinggal menyusun program dan menjalankannya.
“Kita presure, tolong lurah-lurah untuk berupaya sinergi dengan LPM dan masyarakat apa kebutuhan daerah setempat. Dari situ usulan dana kelurahan,” tegas Iriani.
Anggaran dana kelurahan berasal dari pemerintah pusat melalui dana alokasi umum (DAU). Setiap kelurahan di Kota Makassar mendapat anggaran Rp352 juta ditambah Rp100 juta dari APBD Kota Makassar.
Namun pemerintah kelurahan belum mampu memaksimalkan anggaran yang ada. Padahal seharusnya, kata Iriani sebagai pemimpin wilayah, kelurahan harus memiliki inisiatif untuk menjalankan program dana kelurahan.
“Pak lurah ini harusnya cari tahu bahwa mereka punya dana Rp452 juta, apa yang yang harus dikerjakan. Bertanyalah ke Dinas PU atau ke ULP. Jangan berdiam diri dan menunggu,” bebernya.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Andi Rahmat mengaku optimisitis penyerapan dana kelurahan bisa 100% sampai akhir tahun.
Pasalnya, saat ini sejumlah kelurahan telah melakukan pengurusan administrasi pencairan dana kelurahan.
“Kita optimisi bisa 100%. Targer di Oktober ini bisa maksimal,” ujarnya.
Terpisah, Lurah Bonto Makkio, Andi F Idjo mengatakan program kegiatan dana kelurahan masih dalam tahap perencanaan meski anggarannya sudah dikembalikan. Ia berharap agar program ini bisa segera terealisasi hingga akhir tahun nanti.
“Belum jalan, ini masih dalam proses perencanaan,” tutur Andi Idjo.
Kata dia, ada beberapa program kegiatan yang disusun menggunakan dana kelurahan. Kegiatan ini berdasarkan hasil musrembang tingkat kelurahan dan perlu untuk segera ditindaklanjuti.
Khusus untuk Kegiatan fisik, kelurahan fokus pada pembenahan paving blok dan penutupan drainase. Sedangkan kegiatan non fisik, kelurahan menyusun kegiatan pelatihan-pelatihan, seperti daur ulang sampah, pembuatan sovenir, dan pengembangan UMKM.
“Rp300 juta lebih itu kita gunakan untuk fisik. Selebihnya untuk pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.
