Kabarnusantaranews, Luwu Utara;- Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Dewan Ketahanan Pangan (DKP), Selasa, 16/7.
Rakor tersebut membahas tentang bagaimana ketersediaan pangan di Luwu Utara saat ini dan siapa saja yang bertanggung jawab.
Mewakili DKP, Bahtiar Manadjeng mengungkapkan jika hal tersebut bukan lah hal yang mudah untuk melakukan tugas-tugas kedepan karena berkaitan dengan hajat hidup masyarakat Luwu Utara.
“Sebab 85% masyarakat adalah petani. Luwu Utara memang sudah sukses mencapai apa-apa yang menjadi tujuan seperti surplus beras dan sebagainya, namun DKP dibentuk tentu ada loncatan yang ingin dicapai. Kita akan buat “Road Map” pertanian secara makro dan berharap ke depan kita menarik investor untuk masuk,” kata Bahtiar.
Selain itu, akan didorong pula penguatan peran PERUMDA dalam mengatasi problem tata niaga pangan di Luwu Utara.
“Juga mendorong Pemda untuk memfasilitasi pengembangan budidaya dan pasca panen komoditi pangan lokal disertai pendampingan dan stimulan kepada petani (khususnya komoditi sagu, uwi, dan beras merah),” terang Bahtiar yang juga Sales Manager di PT. Syngenta Regional Sulawesi dan Kalimantan ini.
Sementara itu, Bupati Luwu Utara Indah Putri menyebutkan ada 5 PR yang menjadi tanggungjawab bersama stakeholder terkait.
“Yakni membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan, stop impor pangan (kedelai, cabe merah, bawang merah), mengidentifikasi lahan yang cocok, kegiatan reforma agraria, penanggulangan kemiskinan dan regenerasi petani,” sebut Indah.(*)
