Kabar Nusantara News ;–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Penjelasan Walikota Makassar sebagai Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 di Ruang Rapat Paripurna, Senin (10/9/18).
Dalam rapat tersebut, beberapa fraksi mengapresiasi terhadap proyeksi belanja langsung yang memiliki porsi lebih besar daripada porsi belanja tidak langsung . Pada rancangan perubahan APBD TA 2018, belanja langsung mendapat porsi sebesar 70,3 persen atau senilai Rp2,87 Trilliun dari total belanja Rp4,08 Trilliun. Sementara, belanja tidak langsung hanya diproyeksikan sebesar 29,70 persen atau senilai Rp 1,21 Trilliun.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Syamsuddin Kadir memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Makassar karena komitmennya memberi porsi yang signifikan terhadap Belanja Langsung di APBD Perubahan 2018.
“Kami berharap agar kiranya alokasi yang demikian ini juga secara konsisten digunakan bagi program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat berupa penyediaan sarana dan prasarana umum,” kata Syamsuddin Kadir dalam rapat tersebut.
Senada, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Mesakh Raymond Rantepadang mengapresiasi postur anggaran perubahan ini karena pemerintah kota yang cukup konsen terhadap program dan kegiatan yang pro terhadap rakyat.
“Secara umum, fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa menerima Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2018, untuk dibahas ke tingkat lebih lanjut,” jelasnya
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto dalam penjelasan terhadap Nota Keuangan APBD Perubahan 2018, Jumat (7/9), mengatakan pemerintah kota Makassar mengalokasikan sebagian besar belanja dalam bentuk program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Diketahui, Belanja Langsung untuk Perubahan Tahun Anggaran 2018 direncanakan berubah menjadi sebesar Rp2,87 Trilliun lebih, jika dibandingkan dengan APBD Pokok 2018 sebesar Rp2,81 Trilliun, mengalami peningkatan sebesar Rp60,91 Miliar lebih atau meningkat sebesar 2,17 persen.
“Peningkatan belanja tersebut sebahagian besar dialokasikan untuk penyediaan layanan publik berupa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan,” jelasnya. (*)
