Kabar Nusantara News;- Pemerintah memastikan akan membayar utang jatuh tempo menggunakan kas negara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan,total utang jatuh tempo pemerintah tahun ini sebesar Rp.384 triliun dari total utang pemerintah per Februari 2018 yang mencapai Rp4.035 triliun.Nasional (07/04/2018)
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Scenaider Clasein H Siahaan mengatakan utang jatuh tempo itu akan dibayar menggunakan kas pemerintah.
“Pada saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih defisit seperti saat ini, pembayaran utang jatuh tempo dilakukan melalui kas pemerintah,” ungkap Scenaider kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/4).
Berdasarkan catatan, defisit anggaran pemerintah pada Februari 2018 mencapai Rp48,9 triliun atau setara dengan 0,33 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Lebih lanjut Scenaider mengungkapkan rata-rata jumlah utang jatuh tempo pemerintah per tahun dalam sembilan tahun mendatang sebesar Rp450 triliun. Bila anggaran dalam sembilan tahun ke depan masih defisit, maka pemerintah akan terus menggunakan kasnya untuk melunasi utang jatuh tempo tersebut.
Sementara, jika anggaran berhasil surplus, sumber pembayaran utang jatuh tempo per tahunnya akan berasal dari kelebihan penerimaan negara.
“Besaran suprlus APBN akan digunakan untuk melunasi utang jatuh tempo tahun tersebut sebagian atau seluruh bagian yang jatuh tempo,” tutur Scenaider.
Namun, kini pemerintah masih akan menggunakan kas negara untuk membayar utang jatuh tempo karena anggaran masih defisit. Konsekuensinya, kata Scenaider, jumlah penerbitan utang tahun berjalan bisa lebih besar dari jumlah defisit APBN.
“Ini karena ada kebutuhan pembiayaan investasi, utang jatuh tempo, dan pembiayaan lainnya,” jelas Scenaider.
Ia menambahkan jumlah kebutuhan pembiayaan gross tahun ini mencapai Rp783 triliun.Demi memenuhi kebutuhan itu, pemerintah akan mencari pendanaan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp727 triliun atau sekitar 92,9 persen dari total kebutuhan.
“Kemudian lewat pinjaman sekitar Rp55 triliun,” tutup Scenaider.(*)
