Kabar Nusantara News;- Puluhan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salewangang Maros, Sulawesi Selatan menggelar aksi mogok kerja.Makassar (17/12/2018)
Akibatnya, pelayanan di Poliklinik RSUD lumpuh total. Puluhan pasien yang datang untuk sejak pagi, harus pulang dengan kecewa, karena dokter tidak membuka pelayanan.
Para dokter tersebut mengeluhkan transparansi pengelolaan dana BPJS oleh pihak manajemen RSUD, pihak dokter yang menggelar aksi mogok ini, juga menuding adanya penyelewangan dana BPJS yang mengalir ke sejumlah oknum yang disebut berada dalam Pusat Pengendali Pelayanan Rumah Sakit (P3RS) yang tidak ada dalam aturan.
“Yang kita sepakati bersama itu, pembagian dana BPJS itu 45 persen untuk jasa pelayanan dan 55 persen untuk sarana. Tapi malah ada pemotongan 5 persen di sarana ke P3RS yang tidak jelas itu apa. Jasa pelayanan ini sudah termasuk dokter, perawat, cleaning service dan lain-lain,” kata koordinator aksi, dr Syahruni Syahrul.
“Kami mempertanyakan P3RS ini apa, itu kan tidak ada aturannya. 5 persen ini besarloh kalau untuk 20 orang di P3RS itu. Untuk apa mereka dapat. Contohnya, klaim bulan ini misalnya 3,5 miliar, kalau 5 persen dari situkan kan besar sekali. Ini juga tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada,” tambahnya.
Selama ini, menurut pihak dokter, setiap keluhan warga atas kinerja RSUD selalu ditujukan ke pihak dokter. Padahal, pihak dokter merupakan korban dari kebijakan manajemen RSUD yang tidak profesional dan akuntabel.Meski selama ini, pihak dokter selalu mengupayakan mediasi untuk mencari solusi terbaik, namun tidak pernah digubris.
“Aksi ini sebenanrnya adalah puncak kekecewaan kami kepada menajemen yang sangat buruk dalam mengelola rumah sakit ini. Olehnya kami meminta agar Bupati segera melakukan reformasi sistem dan restrukturisasi. Kami juga meminta pihak BPK untuk melakukan audit menyeluruh,” ujarnya.
Meski aksi ini diikuti oleh sebagian besar dokter, pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) serta rawat inap, masih tetap normal. Pihak dokter berjanji akan terus melakukan aksi mogok mereka, sampai adanya keputusan dari pihak Pemerintah Kabupaten Maros mengenai tuntutan mereka.(**)
