Kabarnusantaranews, Makassar;- Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. HM Nurdin Abdullah menerima audiensi penyelenggara Pertemuan Regional Terarah dan Focus Group Discussion (FGD) CSR/TJSL di Kawasan Teluk Bone di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Sabtu (18/10).
Kegiatan ini akan mempertemukan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan stakeholder terkait yang ada di dua provinsi, yakni Sulsel dan Sulawesi Tenggara di mana teluk Bone berada.
Gubernur Sulsel sendiri diundang untuk membuka acara yang akan diadakan di Makassar, 3-5 November 2019. Mengangkat tema ‘Menjadikan CSR/TJSL Sebagai Penunjang Kesejahteraan Sosial dan Kemajuan Pembangunan Kawasan Teluk Bone’.
“Kami menggundang Pak Gubernur untuk membuka acara. Ada FGD pertemuan dua provinsi, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara,” kata Ketua Umum Jejajring Teluk Bone, Yayat Pangerang dari Ketua Umum Jejajring Teluk Bone.
Lanjut Yayat, bahwa kegiatan ini disambut positif oleh Gubernur dan setelah pertemuan tersebut diputuskan kegiatan akan dilaksanakan di Baruga Karaeng Patingalloang, Rumah Jabatan Gubernur.
Pada pertemuan tersebut Gubernur Sulsel menekankan arah dan fokus FGD akan kemana. Gubernur juga menyampaikan bahwa fokus diskusi bukan hanya ekonomi tetapi juga kebudayaan.
“Budaya akan mendorong ekonomi,” sebut Gubernur Nurdin.
Maksud dari FGD ini adalah meluaskan wawasan para pemangku kepentingan (stakeholders) di daerah daerah dalam Kawasan Teluk Bone pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara tentang substansi, filosofi, sejarah dan regulasi yang terkait dengan Sosial Corporate Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TISL) yang melekat pada aktivitas dunia usaha pada suatu wilayah.
Serta mewujudkan dialog intensif dan mendalam antar pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menetapkan langkah-langkah strategis tentang perencanaan dan tatakelola CSR atau TJSL agar dapat bermanfaat bagi upaya percepatan penyelenggaraan pembangunan wilayah pada masing-masing daerah kabupaten/kota terkait.
Sementara tujuannya mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) asal daerah-daerah untuk merumuskan rekomendasi yang akan dijadikan rujukan bagi penyelenggaraan dan penetapan kebijakan daerah di bidang pengelolaan CSR atau TJSL untuk kepentingan percepatan pembangunan di daerah pada khususnya dan Kawasan Teluk Bone pada umumnya.
Selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) asal daerah-daerah untuk berinteraksi dengan para ahli dan pakar yang berkompeten, guna mendapatkan gambaran dan pengetahuan tentang CSR atau TJSL untuk dijadikan landasan bagi penyelenggaraan CSR atau TJSL di daerah masing-masing secara melembaga dan berkelanjutan.
Memastikan representasi para pemangku kepentingan (stakeholders) CSR atau TJSL yang merupakan penanggung jawab penyelenggaraan aktivitas CSR atau
TISL di daerah-daerah kabupaten/kota di Kawasan Teluk Bone pada bagian selatan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Demikian juga untuk merumuskan rekomendasi pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Forum CSR atau TJSL) pada masing-masing daerah-daerah kabupaten/kota di Kawasan Teluk Bone pada bagian selatan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, untuk kemudian mengusulkan pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Forum CSR atau TjSL) pada
tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
Adapun, gagasan Kerjasama Kawasan Teluk Bone (KTB) pertama kali diprakarsai oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Perjanjlan Kerjasama No.202/VIl/2012 dan No. 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Terpadu Teluk Bone, pada tanggal 18 Juli 2012.
Kawasan Teluk Bone, adalah merupakan suatu wilayah laut, pesisir dan dataran yang pengelolaannya terkait daerah otonom (terdapat 2 dua daerah provinsi, yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, serta 18 daerah kabupaten/kota), dengan sejumlah kekayaan sejarah budaya dan peradaban masyarakat serta potensi sumberdaya alam yang sangat besar, meskipun sebagian besar dari keunggulan strategis wilayah, sumberdaya manusia dan masyarakatnya belum dikelola sebagaimana mestinya.
Pemajuan wilayah dan masyarakat di kawasan ini, pernah mengalami sejumlah hambatan, kendala dan tantangan, disebabkan situasi keamanan dan ketertiban yang tak menentu selama puluhan tahun di masa silam. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan yang dialami di kawasan ini.
Meskipun demikian, juga terjadi perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan peningkatan kapasitas pemerintah bersama pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
Serta pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan yang sedang berlangsung di Kawasan Teluk Bone memerlukan partisipasi dari semua komponen bangsa, baik dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya.(*)
