Kabar Nusantara News ;– Direksi Bank Sulselbar terus menyiapkan pemisahan atau spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) dengan induknya.

Tahapan spin-off pun terus dilakukan, hanya saja, selain terkendala kecukupan modal, pun masih menunggu izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asosiasi Bank Daerah (Asbanda).

Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Sulselbar, Rosmala Arifin belum lama ini menuturkan, spin-off syariah wajib dilakukan pada 2023 nanti. Makassar, (13/01/2019).

“Memang sempat dalam proses namun terhenti di semacam persimpangan dualisme. Ada wacana dari OJK dan Asbanda untuk melakukan penggabungan 13 Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-tanah air,” kata Rosmala.

“Dengan penggabungan itu plus Bank aceh dan NTB kita berada di bank syariah keempat terbesar,” lanjut Rosmala.

Perjalanan kebijakan penyatuhan spin-off UUS tersebut masih timbul tenggelam. Sehingga, pihaknya memilih untuk tetap konsentrasi dalam proses spin-off yang telah dijalankan sebelumnya.

“Saat persentase di otoritas jasa keuangan, kami tetap berjalan di jalur spin-off yang sudah kami susun dalam BPD spin-off kemarin,” katanya.

Sejauh ini, spin-off syariah Bank Sulselbar tengah dalam perencanaan membangun sistem sendiri. Tengah dirampungkan satu produk unggulan sendiri yakni Mudharabah Muqayyadah.

“Mudharabah Muqayyadah yang butuh sistem. Ini sementara proses bangun sistem itu. Tetapi semua terkait spin-off tahapannya sudah selesai,” ujarnya.

Terkait penambahan modal, Rosmala mengaku sudah ada sinyal oleh Pemda Takalar yang ingin menambahkan modal, namun akan dikhususkan ke syariahnya.

“Nah terkait modelnya seperti apa itu belum selesai,”.

Sebelumnya, Pemimpin Grup Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar, Iswadi Ayub, mengutarakan, blue print menuju spin-off telah disusun dari 2017 lalu. Tahapannya telah dilakukan sedemikian rupa.

Kemudian ada beberapa hal yang cukup substansial untuk dipersiapkan. Utamanya soal penyertaan modal. Induk itu minimal harus punya modal Rp 3 triliun sebelum melakukan penyertaan modal sebesar Rp 500 miliar. Sejauh ini memang belum cukup, baru berkisar Rp 2,6 triliun lebih.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here