Kabarnusantaranews, Makassar ;– Pengurus PSI mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo, dalam menggenjot peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Ini visi besar beliau di periode kedua. Namun patut disayangkan visi besar tersebut bisa kandas karena di tingkat operasional.
“Faktanya Kartu Pra Kerja menemui banyak kendala teknis dan bisa berujung kepada pemborosan anggaran negara. Diketahui bersama anggaran Kartu Pra-Kerja ini mencapai 5.6 Trilliun Rupiah,” tutur Fadli Noor Ketua DPW PSI Sulsel.
Penggunaan platform online dalam program Kartu Pra-Kerja harus diapresiasi, tujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM para pencari kerja akhirnya hanya berbentuk jual beli video tutorial, dan sertifikat kelulusan pelatihan.
“Jika pemanfaatan kartu prakerja adalah untuk memberi pengetahuan dan keterampilan kepada pencari kerja, agar dapat diterima oleh pasar kerja maka seyogyanya program ini bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yang memiliki ribuan penyelenggara pelatihan dengan standar kompetensi, yang telah dirumuskan bersama seluruh stake holder industri di negeri ini,” cetusnya.
Semestinya pemerintah cukup membangun gerbang digital yang dapat diakses secara gratis oleh pencari kerja. BNSP dapat mendorong lembaga pelatihan profesi untuk menciptakan konten dan video tutorial sesuai modul SKKNI lalu disajikan di gerbang digital tersebut.
” Untuk personal skill, penyedia konten dapat dilakukan oleh profesional di bidang masing-masing. Untuk mendukung prinsip transparansi biaya penyedia konten bisa dibayarkan sesuai jumlah peserta yang mengakses dan menyelesaikan ujian. Karena sifatnya shared content maka yang dibayarkan adalah ‘access fee,’ bukan beli video seperti yang berlangsung saat ini,” kritiknya.
Kondisi saat ini jual beli video yang outputnya tidak bisa di evaluasi sesuai harapan awal program kartu prakerja ini. Program ini masih akan berjalan hingga 4 bulan ke depan dan setelah pandemi berakhir kemungkinan pasar kerja mulai membaik dan uang 5,6 trilyun habis untuk hal-hal yang tidak sesuai standar kompetensi dunia kerja.
“Kami berharap pemerintah segera menghentikan sementara program Kartu Pra-Kerja ini untuk dilakukan kaji ulang dan penyempurnaan. Dana 5.6 Trilliun rupiah saat ini sangat dibutuhkan untuk penanganan wabah Covid-19, sebaiknya direalokasi menjadi bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya
Jikapun ini akan diteruskan, sebaiknya transparansi penggunaan anggaran negara ini dibuka seluas-luasnya ke publik. Dalam keadaan ekonomi nasional yang sedang terpuruk, pemborosan anggaran akan menjadi bencana yang akan mematikan lebih banyak hajat hidup rakyat Indonesia.(*/tim)
