Kabarnusantaranews,Makassar;– Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 telah diselesaikan dengan kesepahaman antara legislatif dan eksekutif.

Hal ini disampaikan Walikota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto dalam sambutannya pada Rapat Paripurna DPRD Kota Dalam Rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Perubahan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, di Gedung DPRD Kota Makassar, Selasa (28/09/2021) .

Dijelaskan, KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang dalam penyusunannya telah diupayakan agar substansinya terdapat keserasian dan sinergi antara kebijakan daerah, provinsi dan nasional.

Keterpaduan antara kepentingan publik dan aparatur serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam pendapat akhir Badan Anggaran (Banggar) yang disampaikan oleh juru bicara Banggar, Hasanuddin Leo (F-PAN) bahwa pada Perubahan APBD Tahun 2021 Pemerintah Kota Makassar diharapkan mampu memproyeksikan kenaikan pendapatan.

Sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang diperuntukkan pemenuhan belanja dan pembiayaan berbagai hal antara lain pengembangan sumberdaya lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai dampak covid-19.

“Catatan penting DPRD untuk pemerintah Kota Makassar agar target pendapatan dapat dirasionalkan dengan kondisi, dan penganggaran dapat difokuskan pada pemulihan ekonomi nasional, serta penanggulangan covid-19,” ungkapnya.

Sementara pemerintah kota Makassar sendiri telah menurunkan target pendapatan (PAD) dalam perubahan APBD tahun 2021 yang sebelumnya Rp 1,68 triliun kemudian ditetapkan menjadi Rp 1,35 triliun atau turun hingga Rp 334 miliar lebih.

Wali Kota, Danny Pomanto mengungkapkan dan mengaku kesulitan memenuhi target pendapatan jika ditetapkan sesuai dalam peraturan daerah (perda). Pertimbangannya, kemampuan dan perhitungan potensi yang realistis.

“Kondisi di bapenda itu sangat sulit dalam pencapaian target Rp1,6 triliun PAD disitu,” ujar orang nomor satu di Kota Makassar ini.

Selain itu, program yang disiapkan belum bisa berjalan secara maksimal. Terlebih, waktu yang relatif pendek dan tersisa di tahun ini.

“Yang kedua melihat sisa waktu yang ada dengan program yang sulit dilaksanakan, ketiga banyak program yang tidak sesuai RPJMD kita,” pungkas Walikota dua periode ini. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here