MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Kerja (Raker) dalam rangka mengawali pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 di Hotel Claro, Makassar, Rabu (2/1).
Pada kegiatan ini hadir Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah memberikan arahan, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memberikan arahan dan materi, Penjabat Sekda Sulsel Ashari F Radjamilo. Serta Brigjen Pol Risyapudin Nursin dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulselbar Tarmizi memberikan materi.
NA dalam pengarahan, diawali dengan mengucapkan selamat tahun baru. Dan memilih melaksanakan raker di hari pertama ASN masuk kerja.
“Saya kira ini awal tahun 2019, saya mengucapkan selamat tahun baru, mudah-mudah jauh lebih baik dari 2018. Hari ini kita melakukan Raker, kenapa tanggal 2 (Januari), karena awal kita bekerja dan memang Pemprov ini disiplinnya luar biasa, walaupun ini mendadak, tetapi ini juga test case buat kita, dan wajar kita disebut pelayan masyarakat,” kata Nurdin Abdullah.
Adapun kegiatan ini tujuannya, sebut NA untuk menyatukan hati dan visi, serta koordiansi, sehingga kenapa dari pihak Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian hadir sebagai pemateri.
“Supaya jangan diujung kita bertengkar, diakhir. Tetapi kita diawal dan kita semuanya buat rambunya dan konsisten melaksanakan,” sebutnya.
Pihak Polda Sulsel, dalam hal ini Kapolda yang diwakili oleh Wakapolda Sulsel, diharapkan bisa memberikan pengalamannya, bertugas lima tahun sebagai Wakapolda di dua provinsi.
“Kita tahu di Sumatera banyak kejadian, dan pengalaman itu walaupun pahit disampaikan. Supaya kita konsisten menjalankan,” ujarnya.
NA mengawali dengan menyinggung persoalan aset Pemprov Sulsel, langkah yang diambil bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejauh hampir tiga bulan bersama Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK untuk merapikan aset. Dan sudah semakin mengerucut.
Selanjutnya, akan dibuat dan tim khusus aset. Pertama, beberapa aset yang dimiliki tetap alas hukumnya belum jelas. Kedua ada aset sudah dikuasai oleh perorangan, ada aset memang perlu pendekatan kekeluargaan untuk bisa diraih kembali.
“Kita buat klasifikasi yang mana lewat hukum dan mana negosiasi dan pendekatan kekeluargaan. Dan kita harapkan bisa selesai dalam waktu cepat,” harapanya.
Selanjutnya, beberapa proyek yang sementara jalan dan belum selesai. Diharapkan statusnya tidak bias, apakah dilanjutkan atau tidak. Pemprov telah meminta BPKP untuk melakukan audit. diauidit dalam proses riview, untuk mendapatkan sebuah nilai.
“Berapa lagi dibutuhkan ini selesai. Jangan kita siapin Rp10 miliar, ternyata butuh Rp30 miliar, Dan kita ini mau tuntas, termasuk Barombong dan masjid di CPI,” jelasnyam
Memasuki tahun 2019, untuk pelaksanaan APBD 2019, juga harus mencermati dan melaksanakan secara transparan. Terdapat wadah TP4D untuk mengawal melakukan pengawalan.
Sedangkan untuk, Kajati, NA beraharap bisa menjelasakan secara rinci dalam menjalankan proyek barang dan jasa. Agar bisa dijalankan dengan baik.
Gubernur menginginkan seluruh kegiatan sebelum dilelang, kita mau manfaatkan inspektorat sebagai lembaga untuk meriview perencaanaan. Ini untuk mendeteksi lebih awal apakah ada mark-up atau yang mau disempurnakan.
Lebih lanjut, NA menyinggung persoalan moral, diharapkan ASN untuk menjaga marwah Pemerintahan. Ini juga untuk menghargai pemerintahan sebelumnya yang sekian tahun betul-betul menjaga dengan baik. Sehingga, NA mendorong pemberantasan korupsi dan kerja profesioanl menjalankan sesuai aturan yang ada.
Demikian juga untuk pelaksanaan lelang berharap, dilakukan dengan bersih dan profesional. Beberapa daerah menjadi contoh yang baik dan tidak bermasalah.
“Kalau pun kita tidak paham kita punya tempat untuk berkonsultasi. Misalnya ke BPKP dan TP4D, supaya kita tidak salah langkah,” lanjutnya.
Beberapa kegiatan sudah e-katalog, dan Sulsel diinginlannya, Sulsel menjadi rule model untuk penggunaaan e-katalog. Termasuk e-katalog untuk membeli aspal, target 2020 sudah bisa berjalan secara sempurna.
Yang tidak kalah penting, sebut NA adalah sinergi antara stakeholder, agar bisa bekerja sistematis dan lebih mudah dalam menjalan program. Salah satu penyakit yang menghinggapi adalah ego-sektoral, sehingga masyarakat tidak merasakan apa yang dilakukan pemerintah. Termasuk jangan ada program provinsi dan pusat yang masuk ke daerah, tidak diketahui kabupaten-kota bersangkutan. Komunikasi adalah kunci utamanya.
“Contoh banjir di Barru. kita turun bersama-sama dan langsung ada kepastian. Ini model yang ke depan harus sama-sama kita kerjakan. Kita Pemprov kalau OPD berisnergi,” sebutnya.
Kegaitan ini dihadiri oleh seluruh pejabat struktural eselon II, III dan IV lingkup Pemprov Sulsel.(*)
