Kabarnusantaranews,Makassar;– Sejumlah warga melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor Lurah Rappokalling di Jl. Dg Tantu, Kecamatan Tallo, Makassar, Rabu (15/9). Video aksi ini beredar luas di media sosial.
Dalam video tersebut, puluhan warga menyegel paksa kantor Lurah Rapokalling. Mereka terlihat membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan hingga pada pelengseran.
Terlihat, dipagar kantor lurah terbentang spanduk bertuliskan ‘Turunkan Pak Lurah, Warga Tidak Senang Atas Pelayanannya’ dan ‘Usir Pak Lurah, Warga Rappokalling tidak senang, Good Bye Lurah’.
Diketahui, para warga melakukan aksi protes lantaran karena ketidakpuasan dengan pelayanan Plt Lurah Rappokalling dan kerap bersikap arogan kepada masyarakat setempat.
Setelah sempat viral, akhirnya Plt Lurah Rapokalling Muhammad Hatta memberikan tanggapannya terkait tuntutan para warga.
Muhammad Hatta mengaku, belum mengetahui persis apa yang menjadi tuntutan warga. Sebab warga tidak menyampaikan secara spesifik bentuk pelayanan tersebut.
Bahkan, ia merasa kerap memberikan arahan kepada stafnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Saya sudah berulang kali sampaikan ke staf. Tolong perbaiki pelayanan, kalau ada yang emergency tandatangan atas nama saja, tapi laporkan kepada saya supaya saya tahu. Tapi kalau hal-hal yang sensitif jangan coba-coba karena membutuhkan dokumen-dokumen lainnya,” terangnya.
Dalam hal pelayanan umum, lanjut Plt Lurah Rapokalling, ada beberapa hal yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Sebab dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat harus berdasarkan ketentuan yang berlaku
“Semisal ada yang mau mengurus surat keterangan mengatasnamakan dirinya janda. Tentu harus didasari dengan surat cerai, tidak mungkin dia adalah janda kalau sebelumnya belum pernah nikah. Inilah contoh kecilnya. Dan itulah persyaratan yang harus dipenuhi,” ujarnya.
“Namun fakta di lapangan kita tahu 1000 macam tujuan masyarakat itu memang harus dilayani. Tapi apakah kita bisa memuaskan semua belum tentu karena kepentingan-kepentingan itu yang tidak bisa terpenuhi secara administratif. Kita kan pelayanan administrasi,” sambungnya.
Plt Lurah Rapokalling menambahkan, salah satu jenis pelayanan yang paling banyak adalah pelayanan administrasi. Seperti Surat Keterangan Usaha, Harta Warisan, Kematian, Kelahiran, Pindah Penduduk, Surat Keterangan Pengantar Nikah, Sertifikasi Pertanahan, KTP dan banyak lagi.
“Apalagi saat ini ada program pemerintah bantuan bersubsidi. Banyak keterangan tidak mampu, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mesti menggunakan surat keterangan KIS. Tapi keterangan tidak mampu saja itu beda-beda fungsinya. Ada untuk pengobatan RS, Jaminan Kesehatan, ada yang mengurus. Tidak serta merta dikasih keterangan. Apa yang mendasari anda tidak mampu. Kemdian pengantar RT/RW jelas harus ada,” bebernya.
Hatta juga menjelaskan, SDM di kelurahan Rappokalling memang sedikit. Bahkan pejabat struktural seharusnya ada lima, tapi saat ini cuman ada dua.
Apalagi kata dia jabatannya saat ini merangkap di kecamatan. Jadi biasanya dia absensi pagi di kecamatan baru kemudian ke kantor lurah.
“15 ribu penduduk Rappokalling sesuai data BPS. Itu kategori dia kelurahan yang aktif. Pelayanan tidak pernah kosong. Jadi pada saat pagi kesitu tentu tidak bisa saya keluar sebelum jam istirahat. Kecuali ada perintah khusus,” tuturnya.
Sampai di kecamatan pun biasa kata dia ada yang tiba-tiba menelfon. Sehingga ketika malam ia pulang, Hatta selalu singgah di Kantor Lurah mengecek berkas yang butuh ditandatangani.
“Saya kaget dengan keadaan seperti ini. Dimana ini barang. Objeknya dimana. Siapa juga subjeknya. Kalau bisa silakan kita buka-bukaan,” ungkapnya. (*)
