Kabarnusantaranews, Makassar;- Lies F. Nurdin selaku Ketua TP PKK Prov. Sulsel dan Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Prov. Sulsel mengunjungi warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Tingkat II, Sungguminasa pada Rabu (16/10).
Kegiatan yang dilakukan dalam rangka hari jadi Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-350 tahun ini sekaligus juga merupakan kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan hari kanker payudara seluruh dunia di bulan Oktober.
“Kami tim YKI tak henti-hentinya mensosialisasikan tentang kesadaran diri terhadap kanker. Jadi jangan nanti kankernya sudah stadium lanjut baru periksa. Maka itu kami mengajak dr. Septiman yang ahli di bidang ini untuk memberikan edukasi tentang kanker kepada warga binaan,” ungkap Lies F. Nurdin.
Pada kunjungan ini, diberikan penjelasan singkat mengenai kanker payudara dan kanker mulut rahim yang menjadi dua jenis kanker dengan jumlah penderita terbanyak di Indonesia. Diharapkan para warga binaan merasa cemas terhadap penyakit kanker sehingga mau memeriksakan kondisinya ke dokter apabila memiliki keluhan berupa benjolan atau keluar cairan dari payudaranya.
Selain itu, Lies beserta rombongan juga berkesempatan meninjau langsung kondisi sel-sel yang menjadi tempat tinggal warga binaan. Lies juga berinteraksi dengan beberapa warga binaan yang ada di sana.
“Saya keliling dengan Kepala Lapas di sini. Saya sempat melihat beberapa anak warga binaan yang tinggal di sini. Mereka masih kecil-kecil, ada yang baru lahir, ada yang sudah tujuh bulan. Kami lihat di sini lingkungannya bersih, hijau dan terkontrol semua, jadi Insya Allah anak-anak itu bisa tetap dekat dengan orangtuanya dalam keadaan yang kondusif,” jelas Lies.
Terkait dengan hal tersebut, Meisy Sari Bunga Papayungan selaku Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Prov. Sulsel yang hadir pada kunjungan ini mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bisa memberikan fasilitas layanan yang memadai bagi warga binaan dan balitanya yang ada di Lapas.
“Hak anak di Lapas memang belum dicover seluruhnya di Lapas, karena memang bukan peruntukannya di situ. Di sinilah peran lintas lembaga termasuk Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan , Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan itu perlu kami koordinasikan dulu agar layanan tersedia dan bisa diakses,” jelas Meisy.
Ke depan, diharapkan warga binaan yang memiliki balita dapat memiliki layanan kesehatan berupa BPJS. Selain itu bantuan ambulans untuk warga binaan yang akan melahirkan, serta imunisasi anak dan makanan tambahan untuk anak juga dirancangkan untuk direalisasikan dalam waktu dekat.(*)
