Kabar Nusantara News;- Perhatian dunia kini tengah tertuju pada Italia yang tengah mengalami krisis politik. Kondisi perekonomian Italia juga tengah bergejolak dan menjadi fokus utama para peserta kampanye pemilu.Internasional (01/06/2018)

Lalu seberapa buruk situasi keuangan di Italia?

Melansir dari BBC, Rabu (31/5/2018), krisis politik di Italia memang menyebabkan investor pasar keuangan menilai bahwa risiko telah meningkat tajam.

Hal itu terlihat dari kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Italia yang sangat tajam dan mengindikasikan bahwa adanya kepanikan tentang prospek negara tersebut.

“Kami telah melihat aksi jual yang tajam dalam aset berisiko karena masalah politik Italia semakin dalam,” kata Kepala Analis Markets.com, Neil Wilson.

Namun dipertegas bahwa kondisi saat ini belum mendekati kondisi krisis seperti yang terjadi saat krisis keuangan di Eropa pada 2011-2012.

Sejak saat itu ada aturan informal yang kadang-kadang digunakan, bahwa negara-negara yang membutuhkan bailout jika imbal hasil obligasi sepuluh tahun mereka lebih dari 7%.

Obligasi pemerintah Italia sempat mencapai level itu. Namun saat ini obligasi pemerintah Italia bertenor 10 tahun masih sekitar 3%.

“Pertanyaan besarnya adalah apakah ini hanya masalah Italia atau salah satu yang berisiko signifikan ke seluruh Eropa,” terang Wilson.

Memang pertumbuhan ekonomi Italia sedikit melambat. Rasio utang Italia sekarang menjadi yang terparah kedua di Uni Eropa yaitu 132% terhadap PDB. Posisi pertama masih dipegang oleh Yunani.

Selain itu, banyaknya pekerjaan yang hanya paruh waktu membuat warga Italia terancam menganggur dan menyumbang jumlah pengangguran baru. Saat ini rasio pengangguran di Italia naik hingga 29% dari total warga negara.

Pada akhir pekan ini Italia akan menggelar pemilu. Ekonomi pun menjadi faktor penting yang dimainkan dalam kampanye kedua kubu.

Bahkan beberapa analis memprediksi jika partai oposisi menang, maka Italia bisa keluar dari Uni Eropa, seperti yang dilakukan Inggris.

Dari sini muncul istilah ‘Italexit’ dan ‘Quitaly’. Hal ini pun bisa memicu krisis kembali di Uni Eropa. (*)

Irfan Darmawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here