Kabar Nusantara News;- Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Respiratori Saddam Al Jihad merasa prihatin atas penetapan status tersangka Dosen Fakuktas Ekonomi Universitas Khairun,Ternate, Maluku-Utara,Hasby Yusuf sebagai tindakan yang tidak melindungi dan memihaki keberlangsungan demokrasi di Indonesia.Nasional (25/04/2018)
“Negara ini dibangun atas prinsip-prinsip demokrasi dan apapun kritik sebaiknya diterima saja, bukan kemudian dijerat secara hukum. Ini tandanya kita belum tuntas memahami tafsir demokrasi dan berpotensi akan mengalami sebuah kemunduran,”tutur Saddam melalui keterangan tertulisnya, Rabu (25/4/2018)
Sistem demokrasi indonesia telah melangkah maju kedepan, sehingga apapun kritik masyarakat terhadap pemerintah harus disikapi secara demokratis.
“Demokrasi tidak anti kritik, karena ia lahir sebagai solusi atas sistem totaliter. Apalagi bangsa ini telah bermufakat bahwa sistem demokrasi harus di jaga dengan semangat yang termaktub dalam konstitusi negara,”ucap Saddam.
Ketum PB HMI ini juga menghimbau pada aparat penegak hukum agar tidak dengan mudah menetapkan status tersangka, “Saya khawatir semakin banyak warga negara yang ditetapkan sebagai tersangka, maka akan menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum kita,”tegas Saddam.
Demikian kata Saddam,” Selama kritik itu postitif untuk mengevaluasi kekuasaan, maka itu sah-sah saja. Yang penting secara etis, santun dan beradab, karena saya yakin kritik itu baik untuk kemaslahatan umat dan bangsa,”paparnya.
Sebelumnya Hasby Yusuf yang merupakan Sekretaris Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Maluku-Utara membuat tweet di akun media sosialnya.
“Bagi-bagi sembako menjelang pilpres menunjukan rendahnya kualitas kepala negara. Cukup pak kades yang bagi-bagi sembako. Kepala negara urusnya stok pangan nasional bukan tas kresek.”cuitnya.(*)
