Kabarnusantaranews, Makassar;- Pembelanjaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki Bappeda Sulsel, mendapat perhatian khusus dari Badan Kordinasi (Badko) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) yang menduga anggaran yang digunakan perlu dipertanyakan.
Dilansir melalui akun Instagram Jahir Majid/penulis disalah satu media, tertanggal 27 Novenber 2019, yang menilai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda) Rudy Djamaluddin menilai anggaran perjalan dinas yang diusulkan Rp8,1 miliar tidak besar.
“Anggaran perjalan dinas Bappeda ini memang menjadi sorotan DPRD Sulsel, khususnya Komisi D yang menjadi mitra kerjanya,” papar Jahir.
Dari penulisan Jahir, Rudy mengatakan anggaran senilai Rp 8,1 miliar untuk perjalan Dinas Bappeda, tidak bisa dikatakan besar jika tidak melihat hasil yang akan dicapai nantinya.
Usulan perjalan dinas sebesar Rp8,1 miliar tersebut kata dia, akan dipakai untuk melakukan koordinasi-koordinasi lintas sektor, mulai dari koordinasi di tingkat kabupaten/kota hingga pada kegiatan koordinasi nasional maupun luar negeri.
“Tapi dia ada pada banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya soft skill, soft skill ini tidak nampak, dan salah satu kegiatan Bappeda itu adalah melakukan koordinasi-koordinasi, dan memang hampir semua kabupaten kota koordinasikan, belum lagi koordinasi regional, belum lagi kegiatan- kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat, sehingga kalau kita cermati perjalan dinas Bappeda dengan dinas yang lain pasti kelihatan besar,” kata Rudy yang dikutip dari tulisan Jahir.
Hal ini mendapat perhatian dari pengurus Badan kordinasi (Badko) Himpunan mahasiswa Islam (HmI) sulselbar yakni Shalahuddin Al Ayyuby selaku Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP), yang menganggap pengajuan anggaran yang cukup fantastis harus tranparan kepada masyarakat.
” Kami menilai penganggaran ini cukup fantastis, belum lagi harus ada transparansi dalam penggunaan anggaran,” salutnya saat dikonfirmasi di Caffe Pojok Kopi Jl. Topaz Panakukang Makassar.
Pria yang sering disapa Nugi ini pun menilai, bahwa pihak DPRD Sulsel, maupun pengguna anggaran harus mencermati penggunaan anggaran yang berasal dari masyarakat.
“Anggaraan yang digunakan ini adalah anggaran dari rakyat, sehingga dalam waktu dekat kami akan melakukan audiensi kepada pihak terkait,” cetusnya.(*)
