Kabarnusantaranews, Makassar;- Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah, mengatakan Komisi Informasi Provinsi Daerah (KIPD) harus diberikan fasilitas yang layak untuk menjalankan amanah dengan baik.
Dukungan tersebut seperti fasilitas kantor, fasilitas transportasi dan dukungan anggaran juga sangat diperlukan dalam menjalankan tugas dengan baik selama empat tahun ke depan.
“Untuk komisi yang satu ini, Insyaallah kita akan duduk bersama membahas bagaimana fasilitas yang menunjang kinerja. Mungkin harus punya transportasi, punya anggaran,” ungkap Prof Nurdin Abdullah dalam sambutannya, di Rujab Gubernur Sulsel, Jalan Jendral Sudirman Makassar, Senin (14/10/2019).
Selain itu, mantan Bupati Bantaeng dua periode, ini menjelaskan selain bekerjasama dengan KIPD, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sudah satu tahun bekerjasama dengan Korsupgah KPK, kepolisian, kejaksaan dan seluruh elemen untuk menciptakan pemerintahan yang transparan.
“Kami juga membangun kerjasama dengan KPK” kata alumnus Universitas Jepang ini.
Kerjasama yang sudah terbangun antara Pemprov Sulsel dengan KPK, Kejaksaan dan kepolisian begitu pula dengan KIPD tentunya demi menciptakan pemerintahan yang memiliki kepercayaan (trust) di masyarakat.
“Ke depan kita akan terus mendorong kerjasama ini. Tentu harapan kita ingin menghadirkan pemerintah yang memiliki trust, pemerintah yang melayani dan menghadirkan mall pelayanan,” pungkasnya. (*)
