Kabarnusantaranews, Sulbar;- Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar menetapkan Usman Suhuria sebagai Wakil Ketua DPRD Sulbar.
Keputusan ini dinilai aneh oleh beberapa kader partai yang saat ini digawangi Pelaksana Tugas (Plt) Ibnu Munzir.
Usman Suhuri yang notabenenya merupakan kader baru di partai beringin, belum sepantasnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sulbar.
“Kalau menurut saya aturan dalam partai, Suhuria sama sekali tidak masuk dalam indikator yang ditetapkan dalam AD ART partai. Ada aturan untuk menduduki jabatan strategis, minimal lima tahun. Sementara Suhuria ini baru tujuh bulan,” kata H. Sudirman caleg terpilih DPRD Sulbar Partai Golkar, Ahad (15/9/2019).
“Itu tidak jelas masuknya dari mana? Selama ini kita belum pernah Musda, siapa yang masukkan dia? pengurus itu kan harus melalui rapat, mau revisi atau bagaimana tetap akan dirapatkan dan ada pleno. Masukkan seseorang bukan kayak di pinggir jalan, dipungut siapa yang mau masuk silakan masuk, tidak seperti itu di Golkar,” sambung peraih suara terbanyak di Partai Golkar dalam Pemilu 2019 ini.
Ia sangat mempertanyakan keputusan dari partanyai. Keputusan ini dinilai tidak jelas, sebagian kader-kader Golkar sangat mempertanyakan keberadaan Usman Suhuria. Kemudian mekanisme tidak jelas, karena mengusulkan harus melalui pleno.
“Ini kan Usman belum jelas kualitasnya, bagaimana prestasinya? Masih banyak yang sudah berdarah-darah membangun Golkar sehingga Golkar tetap ada jaya di Sulawesi Barat. Seperti teman kita, katakanlah Hamsa Sunuba, kayak mereka yang layak untuk menduduki jabatan itu (Wakil),” jelasnya.
Selama pertemuan dengan Golkar, kata dia, selalu ditekankan, bahkan dipertanyakan kepada Ibnu Munzir. “Bagaimana pak suara terbanyak? Ibnu Munzir menjawab iya tetap suara terbanyak. Nah kebijakan ini yang diterapkan di Kabupaten Polewali Mandar menentukan ketua.”
“Ini yang dipertanyakan kenapa tidak diberlakukan di provinsi. Kalau indikator-indikator dalam menentukan pimpinan itu kan kita lihat bagaimana prestasinya, kalau prestasi saya kan sudah pernah jadi 7ketua DPRD empat kali, menjadi anggota DPRD mewakili Golkar dan saya selalu jadi ketua komisi,” jelasnya.
Dirinya tak mengetahui secara pasti, apa kemudian pertimbangan partai sehingga mengambil keputusan tersebut. Apakah ada strategin lain untuk kepentingan Golkar di Sulbar?
“Kalau ini juga menjadi alasan untuk bagaimana memajukan Golkar di Sulawesi Barat, itu tidak ada masalah, tapi hanya kepentingan pribadi sama sekali kami protes itu. Hanya katanya alasannya Ibnu Munzir, karena berutang budi kepada Usman ketika ada gugatan di MK Pemilu 2019 yang saat itu Usman hadir sebagai saksi,” jelasnya.
“Tapi kan jangan dilihat di situ, kita ini berdarah-darah, sudah berapa puluh tahun kita membangun Golkar, tidak dihitung. Hanya karena itu saja bersaksi di MK, hanya berapa hari itu yang dijadikan sebagai ukuran,” sambungnya.
Ia melihat sangat wajar jika kader Golkar mempertanyakan. Indikator-indikator untuk menduduki jabatan seperti unsur pimpinan itu sama sekali tidak dimiliki Usman Suriah.
“Untuk gugatan kami tidak akan sejauh itu, hanya mempertanyakan kenapa ada keputusan seperti ini dilakukan. Karena ini akan menjadi presiden buruk, tidak sesuai dengan AD ART,” tambanhya.
Ibnu Munzir yang dikonfirmasi oleh awak media melalui sambungan telepon, belum memberi jawaban. Sementara Usman Suhuria menolak berkomentar panjang.
“Sebagai pihak yang ditunjuk untuk menerima mandat, tentu tidak etis untuk mengomentari keputusan yang telah dibuat oleh DPP Partai Golkar. Apalagi saya yang menjadi objek keputusan atau penerima tugas dari partai,” jawab singkat Usman Ahad (15/9).
