Kabar Nusantara News, MAKASSAR – Bank Sulselbar melakukan penandatangan MoU dan PKS bersama 11 pemerintah daerah dalam mengintegrasikan sisitem transaksi antara RKUD dengan Aplikasi FMIS (Financial Managemen Information Syatem), di Hotel Claro, Kamis, 8 Desember 2022.
“Bagi kami, MoU serta PKS ini merupakan langkah nyata kami untuk turut berkontribusi terhadap pembangunan serta Pengembangan/ inovasi berbasis Digital dalam mendukung seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Plt Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suandi.
Menurutnya, PKS dan MoU ini bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengintegrasikan sistem Transaksi antara RKUD dengan Aplikasi FMIS (Financial Managemen Information System) dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Daerah.
“MoU dan PKS ini merupakan langkah strategis Bank Sulselbar untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang terlibat di Provinsi Sulawesi Selatan, terutama pada 11 Kabupaten/Kota yang hadir pada kesempatan ini,” bebernya.
Di antaranya, Kota Palopo, Kabupaten Wajo, Kabupaten Selayar, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Utara, kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Bulukumba.
Ia berharap, dengan adanya integrasi sistem Transaksi antara RKUD dengan Aplikasi FMIS (Financial Managemen Information System) dapat meningkatkan kemudahan dan kenyamaan bagi pemerintah daerah serta memberikan kemudahaan bagi Pemerintah Daerah dalam menatausahakan keuangan daerah sehingga lebih transparan dan efektif agar dapat menciptakan tatakelola sistem yang akuntable.
Selain itu dengan adanya FMIS Pemerintah daerah dapat memiliki informasi yang realtime dan akurat dalam mengambil rekomendasi kebijakan pengelolaan keuangan di masing-masing daerah.
Hal ini merupakan dukungan kami Bank Pengelola RKUD kepada seluruh Pemerintah daerah dalam menciptakan sistem keuangan yang terintegrasi dengan sistem-sistem yang dimiliki oleh stakeholder dalam hal ini BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
“Semoga dukungan kami ini menjadi langkah baik dalam membangun sinergi dengan seluruh stakeholder sehingga dapat menciptakan tatakelola yang baik dan memberikan manfaat kepada seluruh pemerintah daerah,” pungkasnya.
