Kabarnusantaranews, Makassar;- Polemik dualisme kepemimpinan di tubuh PB HMI hingga saat ini belum juga usai.
Terbukti, Kepemimpinan Saddam Al Jihad yang terpilih di Kongres Ambon 2018 kemarin mendapat masalah yang besar.
MPK PB HMI mengeluarkan surat pemecatan terhadap Saddam Al Jihad sebagai Ketua Umum PB HMI dengan alasan diduga telah melakukan tindakan amoral dan digantikan oleh Arya Kharisma Hardi sebagai Pj.Ketua Umum PB HMI setelah sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.
Tapi, Saddam Al Jihad tidak merespon apa yang di layangkan oleh MPK terkait pemecatan dirinya sebagai ketua umum.
Sehingga, ia tetap melanjutkan sisa kepengurusannya yang akan berakhir 2020 mendatang dengan melahirkan tuan rumah Kongres HMI di Palembang usai rapat Pleno II PB HMI.
Sementara itu, Arya Kharisma Hardi baru saja mendapat penegasan serta pengakuan dirinya sebagai Pj.Ketum PB HMI dari MN KAHMI saat pembukaan Rakornas MN KAHMI di Kalimantan, Jumat 30 Agustus 2019.
Melalui Koordinator Presidium MN KAHMI Hamzan Zoelva, ia mengatakan sempat bingung atas adanya masalah di kepengurusan PB HMI.
Namun, usai mendapatkan penjelasan dari MPK PB HMI, ia menganggap keputusan yang dikeluarkan MPK adalah penyelamatan organisasi.
“Secara tegas KAHMI saat ini hanya mengakui kepemimpinan Arya Kharisma Hardy sebagai Pejabat Ketua Umum, untuk itu kami meminta kepada Presidium MW KAHMI dan MD KAHMI seluruh Indonesia untuk tidak mengindahkan hal-hal yang berkenaan dengan institusi PB HMI diluar Kepengurusan Pejabat Ketua Umum”, Tutupnya.
Apakah dualisme kepengurusan ini akan berlanjut dan melahirkan dua kongres HMI ?silahkan menantikan jawabannya.(**)
