Arqam Azikin : Gubernur Dan Wagub Rebutan “Panggung Kosong”

Kabar Nusantara News;- Efek Dualisme SK (surat keputusan) pelantikan pejabat di Pemprov Sulawesi Selatan oleh Gubernur Nurdin Abdullah (NA) dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman (ASS), merupakan hal buruk yang barusan terjadi dalam 20 tahun terakhir.

Ketidakmampuan Gubernur mencegah Wagubnya membuat SK Pelantikan sendiri membuat Mendagri memanggil Gubernur dan Wagub menghadap, yang juga menjadi “teguran langsung”.

Dan lebih dramatis hingga dibatalkannya SK pelantikan Wagub oleh Kementerian Dalam Negeri. Puncak Rebutan “Panggung Kosong” antara Gubernur dan Wagub tersebut sudah sepantasnya bila Wakil Rakyat Sulsel responsif melakukan fungsi pengawasan sebagai Lembaga Legislatif.

Bias pola kepemimpinan yang diperlihatkan Gubernur dan Wagub di hadapan masyarakat Sulsel semakin jauh dari Respon seorang Pemimpin Daerah, yang justru mempermalukan Sulawesi Selatan sebagai salah satu Provinsi besar di Indonesia.

Munculnya pengajuan Hak Angket (hak bertanya) hari ini Senin 13 Mei 2019 dari anggota DPRD Provinsi Sulsel, secara politik patut didukung agar banyaknya spekulasi atas “rebutan pengaruh” Gubernur dan Wagub bisa terungkap jelas bagi anggota Dewan serta dipantau langsung masyarakat.

Saya menganggap rebutan “panggung kosong”, karena dibawah kepemimpinan Gubernur NA dan Wagub ASS belum jelas memperlihatkan agenda program yang kualitatif bagi masyarakat Sulsel sesuai janji politiknya yang telah di umbar pada masa kampanye Pemilihan Gubernur.

Masyarakat Sulsel dan Indonesia dimanapun menunggu apa kerja pembangunan paket Gubernur – Wagub yang baru ini. Sebagai tanggung jawab moral kepada warga Sulsel, Lebih baik Gubernur dan Wagub mengumumkan kepada masyarakat “apakah masih sanggup menjalankan amanah rakyat?” Bila sanggup, presentasekan segera program pembangunannya untuk tahun 2020 – 2024.

Dan, silahkan Gubernur dan Wagub mengikuti serta menjawab dengan tepat Hak Angket yang diajukan Wakil Rakyat Sulawesi Selatan yang sementara berproses.

Arqam Azikin (Analis Politik dan Kebangsaan / Akademisi Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *