Kabar Nusantara News ;–Karena rasionalisasi tender, anggaran pembangunan fisik terancam diturunkan. Hal ini dijelaskan oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto dalam Rapat Paripurna Penjelasan Walikota Makassar sebagai Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 di Ruang Rapat Paripurna, kamis (9/8/18) bulan lalu.
Diketahui, anggaran pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan sebesar 6,88 persen. Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, anggaran DAK direncanakan berubah menjadi sebesar Rp 430, 81 Miliar lebih. Jika dibandingkan dengan target penerimaan dalam APBD Tahun 2018 yang ditetapkan sebesar Rp462, 62 miliar lebih, DAK mengalami penurunan sebesar Rp 31, 81 Miliar lebih atau menurun sebesar 6,88 persen.
“Penurunan pendapatan bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) ini disebabkan oleh rasionalisasi sisa tender,” jelasnya.
Ditemui usai Paripurna, Danny mengakui beberapa proyek yang membutuhkan tender tidak bisa jalan karena Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang memegang prinsip kehati-hatian. Banyak diantara proyek yang gagal tender, karena pihak ULP tak mau mengambil resiko.
“Karena kehati-hatian ULP, dengan begitu banyak proyek yang gagal tender. Nah ini saya kira karena kehati-hatian. Kita mengalihkan ke proyek-proyek yang cepat dilaksanakan dan langsung dirasakan oleh masyarakat dan menyerap jalan,” jelasnya.
Selain itu, ia mengakui agenda politik tahun ini menyebabkan pembangunan berjalan lambat. Apalagi dirinya harus cuti selama enam bulan karena agenda tersebut. “Lebih dipengaruhi karena adanya agenda politik. Nah pada saat saya sudah mau jalan, waktu semakin sempit. Saya Insya Allah saya yakin bisa minim sekali karena semua saya maksimalkan,” katanya.
Karena itu, pihaknya berencana mengalihkan sejumlah proyek gagal tender, seperi pembangunan jalan, bakal dialihkan ke proyek yang bisa dijalankan. “Beberapa proyek yang tidak bisa dilaksanakan kemudian kita lebur menjadi proyek-proyek yang bisa dilaksanakan,” tambahnya.
Ia pun optimis bisa menyelesaikan sejumlah sisa proyek hingga akhir tahun. Ia bahkan berencana mengosongkan Silpa untuk mengefektifkan pembangunan. “Bisa diselesaikan. Kayanya Silpa ini bisa kosong, supaya lebih efektif.
Sementara Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali mengatakan penetapan DAK ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan kondisi moneter. “Sekarang lagi susah, pasti ikut di DAK, dollar juga naik. Pasti anggaran ikut turun. Ini persoalan ekonomi makro, yang berdampak ke Mikro,” katanya, senin (10/9/18).
Terkait realisasi anggaran yang rendah, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar ini mengakui jika serapan SKPD masih rendah. Apalagi, kasus yang menimpa mantan Kepala BPKA awal tahun ini menyebabkan penyerapan anggaran melambat.
“Ada beberapa alasan lah, termasuk karena persoalan hukum. Anda pahamlah ada kasus hukum yang kemarin. Semua bisa dilaksanakanlah,” pungkasnya. (*)
