Kabarnusantaranews, Makassar ;– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menolak membahas Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) karena menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tidak transparan terkait dana Covid-19.
Sebelumnya, DPRD juga melakukan penolakan serupa. Pasalnya, saat itu pemerintah kota belum menyiapkan dokumen anggaran yang diminta.
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar Sahruddin Said menegaskan, alasan komisinya tidak membahas KUA-PPAS diduga tidak adanya transparansinya pengalokasian anggaran Covid-19.
Meski semua komisi lain turut membahas hal ini, akan tetapi menurut keterangan legislator asal Fraksi PAN ini pihaknya masih menunggu pihak Dinas Kesehatan.
Sahruddin Said mengungkapkan bahwa komisinya belum melakukan rapat terkait hal itu, karena belum ada ketransparanan berapa anggaran dana Covid-19.
“Komisi D tidak melakukan rapat karena pemerintah kota diduga tidak transparan memberikan kita kejelasan terkait anggaran dana bantuan sosial Covid-19 kepada kami,” tutur Ajied sapaan akrab Sahruddin Said di kantornya di Jalan AP. Pettarani, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sabtu (19/8/20).
Lebih lanjut, dirinya menyayangkan tindakan Pemerintah Kota Makassar yang tidak terbuka, sehingga warga justru menyalahkan pihak DPRD Makassar.
“Untuk apa kita rapat, sementera yang jadi bulan-bulanan massa adalah DPRD. Kemarin kantor dihancurkan. Baru pemerintah tidak jelas memberi data yang valid,” jelasnnya.
Ajied menambahkan, bahwa di masa pandemi Covid-19 ini, Pemerintah Kota Makassar terkesan salah sasaran. Sebab banyak hal yang sifatnya tidak mendesak justru menjadi prioritas.
“Mereka hanya mengurus kepentingan pribadi, bukan untuk ummat. Contohnya, pembangunan yang sifatnya tidak prioritas justru diprioritaskan. Kita sekarang di era pandemi, tapi tidak memprioritaskan penanganan Covid-19,” tutupnya. (rls/tim)
