Kabar Nusantara News;- Usaha Pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN Rini Sumarsono untuk Akuisisi Pertamina dan Gas (Pertagas) oleh PT.Perusahan Gas Negara (PGN) sampai saat ini masih menuai Protes dari Pekerja Pertamina.Makassar (18/07/2018)
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2016 yang dijadikan sebagai acuan oleh kementerian BUMN sangatlah tidak masuk akal menurut para Pekerja ini.
Aktivis DPP FOPKEI CELEBES Hasan Basri Baso menganggap hal tersebut keliru dan meminta Presiden Jokowi Mencopot Menteri BUMN.
“Peraturan Pemerintah yang jadi dasar hukum pembentukan holding oleh Kementerian masih meragukan dan dipertanyakan,karena tidak sesuai dengan UU Nomor 19 2003 tentang BUMN,UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas,dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara.”ungkap hasan Saat ditemui usai menggelar Aksi Bela pertamina 18 Juli.
Bahkan Hasan yang juga mantan Ketua HMI Makassar ini mendesak Jokowi secepatnya mencopot Menteri Rini.
“Menteri Rini harus di copot,dia orangnya keliru dalam menjalankan aturan,padahal sudah jelas pelanggaran yang di Lakukan.”tutup Hasan.
Diketahui Menteri BUMN telah menadatangani akta pengalihan saham seri B milik negara sebesar 56,96 Persen di PGN Ke Pertamina.
Penulis : AA || Editor : Fadly
