Kabar Nusantara News;- Aksi demostran yang dilakukan Lembaga Kontrol Keuangan serta Aliansi Mahasiswa Sulawesi Selatan didepan Kejati Sulsel sebagai simbol ketidak percayaan kepada oknum pejabat yang menangani proyek Milyaran di Sulsel.Makassar (07/05/2018)
Hal ini merupakan agenda utama Lembaga Kontrol Keuangan Negara (LKKN), untuk melaporkan sejumlah temuan indikasi korupsi dalam membantu kinerja penegak hukum untuk memberantas korupsi.
Sejumlah proyek yang disinyalir bermasalah dilaporkan langsung oleh LKKN bersama Aliansi Mahasiswa Sulawesi Selatan, kepada penegak hukum dengan melakukan aksi damai dan penyampaian orasi didepan Gedung Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
Dalam hal penyampaian dugaan kasus korupsi tersebut berdasarkan Baket yang diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Sulsel antara lain.
(1). Rekonstruksi Jalan Nasional Makale-Palopo dengan nilai anggaran Rp.141 miliar dibawah naungan Satker Wilayah II BPJN Makassar.
(2). Pembangunan Jembatan Wairing Tasi’ di Kabupaten Barru dengan nilai anggaran Rp.14,5 Miliar dimana pembangunan jembatan ini “mangkrak ” sejak tahun 2017, kuat dugaan telah terjadi permufakatan jahat untuk memenangkan rekanan/ perusahaan yang tidak memiliki kompotensi sehingga akhirnya tidak dapat merealisasikan pekerjaan jembatan tersebut.
(3). Proyek Pembangunan Jembatan Bialo di Kabupaten Bulukumba dengan nilai Anggaran Rp.10,5 miliar.
(4). Pembangunan Rumah Jabatan Bupati Selayar, yang diduga sarat KKN dimana kegiatan pembangunan Rujab tersebut diduga dikerjakan oleh kerabat bupati Selayar
Ditemui secara langsung Andi Ismaila mengatakan empat proyek Pembangunan yang dibiayai oleh pajak masyarakat terkesan hanya untuk menghabiskan uang negara sebab berdasarkan pengamatan LKKN ke empat Proyek tersebut diduga bermasalah dan terindikasi korupsi.
“Hasil Investigasi pada beberapa proyek tempat yang berbeda telah dilaksanakan oleh LKKN bersama Aliansi Mahasiswa Sulawesi Selatan dan telah menemukan berbagai indikasi dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan ini”, ungkapnya koordinator aksi.
Masing masing dari empat item kegiatan proyek yang dimaksud ini kami anggap cacat sebab ada beberapa bukti dugaan penyelewengan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
Pada intinya dari sejumlah item kegiatan ini menurut Baharuddin SH, bahwa dominasi dugaan penyelewengan yang terjadi adalah terkait pencairan anggaran negera yang disinyalir tidak sesuai prosedur, dengan melihat kinerja atau realisasi kegiatan lapangan diduga keras tidak sesuai bestek, bahkan disinyalir telah menyalahi aturan prosedur pencairan anggaran negara.”bebernya
Lanjutnya agar kiranya penegak hukum semakin giat bekerja dan melakukan pemantauan terkait adanya sejumlah proyek bermasalah di Sulsel. Sebab tidak menutup kemungkinan dengan sejumlah proyek yang disinyalir bermasalah serta rawan terjadi dugaan korupsi oleh oknum pejabat pengelola anggaran negara”, tegasnya Ketua DPP LKKN. (*)
