Kabar Nusantara News ;–Setelah melaksanakan sidak di beberapa gudang, DPRD Makassar mengadakan rapat gabungan, Selasa (25/9/2018), dengan melibatkan seluruh komisi dan SKPD Pemkot Makassar, serta seluruh mitra kerja terkait masalah bongkar muat barang dalam kota.
Anggota dewan yang hadir pagi ini, Rahman Pina (Golkar) , Sampara Sarif (PPP) , Kamaruddin Olle NasDem) , Busranuddin Baso Tika (PPP) , Susuman Halim (Demokrat), Irwan Djafar (NasDem) Hamzah Hamid (PAN) , Basdir (Demokrat), Iqbal Djalil (PKS), Lisdayanti Sabri (Gerindra), Fatma Wahyudin (Demokrat), Amirullah Djaya (Hanura) dan Syamsudin Kadir (Golkar) .
Mengawali rapat, Ketua Komisi C DPRD Makassar, Rahman Pina mengatakan, persoalan bongkar muat barang dalam kota seperti benang kusut yang tidak ada ujung.
“Ini persoalan dari dulu seperti benang kusut yang tidak berujung karena tidak ada kejelasan Pemkot menegakkan aturan,” kata Rahman Pina membuka rapat.
“Ini perdana kita adakan rapat gabungan semua komisi agar keputusan yang kita ambil bisa dieksekusi semua SKPD dan mitra terkait,” lanjut Rahman Pina.
Anggota dewan lainnya, Kamaruddin Olle mempertanyakan langkah-langkah yang diambil dinas terkait untuk menertibkan bongkar muat barang dalam kota yang semakin menjadi-jadi.
“kami sangat ingin mendengar penjelasan langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk menertibkan bongkar muat barang yang semakin parah,” ujarnya.
Anggota Komisi D DPRD Makassar, Basdir (F-Demokrat) juga menambahkan, rapat hari ini merupakan hasil dari temuan sidak kemarin di beberapa gudang dan berharap pada diskusi ini fokus pada penegakan aturan yang berlaku mengenai penataan lokasi pergudangan.
“Hasil temuan kita ada beberapa izin-izin palsu saat sidak kemarin dan hadir beberapa SKPD terkait mendampingi, jadi bukan cuman soal kemacetan kita perdebatkan tapi RDP hari ini mari kita fokuskan pada penegakan aturan tentang pergudangan dikota Makassar,” ungkapnya.
Ketua Asosiasi Angkutan Darat, Hasanuddin, yang diundang hadir dalam rapat tersebut, meminta penjelasan terkait kategori bongkar muat barang.
” Saya kira harus diperjelas dulu kategori bongkar muat barang itu. Karena sebenarnya kami dulu peenah mengajak Pemkot Makassar untuk bekerjasama menertibkan bongkar muat barang yang meresahkan, tapu tidak ada keseriusan Pemkot juga,” ungkap Hasanuddin. (*)
