Kabar Nusantara News ;- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memberikan ruang kepada Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi untuk memenangkan Pilwalkot secara instan dengan melawan kotak kosong dinilai mencederai marwah demokrasi dan hak suara rakyat Makassar.
Pakar politik dari Universitas Hasanuddin, Prof Dr Aminuddin Ilmar mengatakan skenario kotak kosong sama saja tidak memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang terbaik.
“Betul dengan melawan kotak kosong tentu tidak sesuai dengan semangat demokrasi dimana rakyat diberikan pilihan untuk memilih pemimpinnya yang terbaik,” kata Aminuddin, Rabu (21/3/2018).
Menurut pakar tata kelola pemerintahan Ini, demokrasi yang baik memberi setidaknya dua pilihan calon pemimpin kepada masyarakat. Bukan memberikan satu pilihan saja, sehingga mau tak mau masyarakat tidak memiliki pilihan lain.
“Skenario kotak kosong mencederai hak suara rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik sebab yang namanya pemilihan pemimpin harus ada pilihan lain, bukan tidak ada pilihan dan bukan memfait acompli (fetakompli) masyarakat untuk hanya memilih satu pilihan saja,” tandasnya.
Ilmar juga menilai keputusan PT TUN tidak dapat diterima akal sehat. Pasalnya, materi gugatan yang diajukan tidak subtansif dengan keputusan pembatalan yang dikeluarkan.
“Keabsahan calon DIAmi (Danny Pomanto-Indira Mulyasari) pada Pilkada Makassar sudah selesai di KPU, kalau ada sengketa setelahnya itu keputusan yang sangat aneh,” ungkap guru besar Universitas Hasanuddin ini.
Menurutnya, objek yang disengketakan berupa pembagian smartphone kepada seluruh RT/RW dan pengangkatan ribuan tenaga honorer sama sekali bukan program politik untuk memenangkan petahana di Pikada Makassar, melainkan program pemerintah kota yang telah dijalankan sesuai dengan rencana kerja. (*)
