Kabar Nusantara News;- Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun sempat keceplosan menyebut Partai Demokrat telah mendukung Presiden Joko Widodo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2019.Nasional (11/04/2018)
Hal itu diutarakan saat Komarudin ditanya wartawan mengenai target waktu koalisi untuk mendeklarasikan Jokowi secara utuh.
“Saya kira Pak Jokowi kan sudah cukup, lebih dari cukup. Kan yang sudah resmi mengumumkan dukung Pak Jokowi NasDem, Demokrat. Eh maaf, mulut saya itu biasa jadi itu barang. Apalagi kalau kaget begini jadi,” kata Komarudin di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/4).
Komarudin tidak meralat ucapannya. Hanya saja, dia berkata bahwa ucapannya sering menjadi kenyataan. Menurutnya saat ini dukungan Jokowi sudah memenuhi syarat.
“Deklarasi itu kan bukan syarat konstitusi. Itu tidak diatur juga undang-undang, yang penting daftar ke KPU,” kata dia.
Hingga saat ini tercatat sudah delapan partai yang mendukung Jokowi. Delapan partai itu adalah PDIP, Golkar, PPP, NasDem, Hanura, PKB, PSI, Perindo dan PKPI. Dukungan itu telah mencapai syarat 20 persen pencalonan presiden.
PAN dan Demokrat masih belum menentukan sikap. Di sisi lain, PKS dan Gerindra sudah sepakat bersama untuk berkoalisi di 2019 meski belum ada calon yang bakal diusung.
Komarudin pun tak menampik jika muncul wacana satu poros alias calon tunggal dengan semakin banyaknya dukungan kepada Jokowi.
Menurutnya kemunculan wacana calon tunggal merupakan hal wajar dan merupakan bagian dari demokrasi.
“Sangat mungkin. Mau dua, mau tiga, sepuluh, ya tidak soal. Esensi demokrasi itu kan kebebasan. Tapi kebebasan yang bertanggungjawab juga,” katanya.
Komarudin mengatakan pertemuan-pertemuan yang dilakukan Jokowi dengan sejumlah elite seperti Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono maupun Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto merupakan bagian dari proses untuk mencari titik temu kesepahaman kepemimpinan ke depan.
Demokrat telah menegaskan partainya saat ini belum menentukan dukungan kandidat di Pilpres 2019. Rapat pimpinan nasional (rapimnas) Demokrat yang lalu menyebut keputusan itu akan diambil Juni.
“Demokrat dalam rapimnas kemarin selalu mengatakan tunggu bulan Juni. Jadi bukan tunggu bulan April,” kata Ketua DPP Demokrat Dede Yusuf di kompleks parlemen, Jakarta,Senin malam (9/4).
